Yani Helmi Dorong Tanbu Tambah Saham di Bank Kalsel

TANAH BUMBU – Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) Kalimantan Selatan, disarankan untuk menyiapkan alokasi penyertaan modal di Bank Kalsel setempat. Hal ini dilakukan agar mampu membantu menutupi kekurangan inti modal secara keseluruhan.

Bahkan, Bank Kalsel diketahui masih membutuhkan penyertaan tersebut sebanyak Rp1,2 triliun dari jumlah keseluruhan sebesar Rp1,8 triliun sebagai bentuk menyikapi tindak lanjut terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mewajibkan peningkatan modal minimum menjadi Rp3 triliun selambat-lambatnya hingga 31 Desember 2024 mendatang.

Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan pentingnya menyisihkan sebagian besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk ditanamkan di Bank Kalsel. Mengingat, aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus dijalankan dengan baik.

“Melihat pertimbangan dari Komisi II DPRD Kalsel, sesuai dapil masing-masing dan akhirnya bisa berbicara langsung dengan Wakil Ketua II DPRD Tanbu membicarakan terkait penyertaan modal Bank Kalsel yang kekurangannya diakui juga masih cukup besar,” ujarnya, saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di DPRD Tanah Bumbu, Senin (16/8) lalu.

Disamping penyertaan modal juga bakal diikuti seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Dapil VI ini juga menyebutkan program tersebut sebagai langkah menuju pemulihan ekonomi akibat dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19.

“Kami sampaikan tadi, pentingnya segera mengalokasikan segera untuk penyertaan modal ini. Untuk jumlah alokasinya nanti dibicarakan lagi dengan pihak Bank Kalsel cabang Batulicin agar hal tersebut bisa dipersiapkan lebih awal juga dari Pemkab Tanah Bumbu,” ucapnya.

Anggota legislatif yang juga membidangi ekonomi dan keuangan tersebut berpendapat agar Bank Kalsel bisa mempersiapkan dengan maksimal terkait penyertaan modal untuk Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

“Ketika ini sudah terjadwal maka bisa dilakukan koordinasi kembali. Namun, untuk anggarannya tidak sekaligus juga dalam melakukan penyertaan modal itu. Melihat dari kondisi anggaran bahkan kondisi COVID-19 saat ini sangat mempengaruhi keuangan di pemerintah. Jujur saja, tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat pun mengalami dampak sama akibat bencana tersebut,” beber anggota Komisi II DPRD Kalsel yang akrab disapa Paman Yani itu.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Tanah Bumbu, Agoes Rahmadi menyampaikan meski telah banyak melakukan pemangkasan anggaran dalam penanganan COVID-19, setidaknya penyertaan modal untuk bank milik daerah ini bisa dilakukan.

“Kami memahami dengan adanya hal ini, dimana penyertaan modal ini diakui jumlahnya cukup besar. Maka, Pemkab Tanbu nantinya harus bisa memikirkan adanya program tersebut sesuai kemampuan anggaran yang dimiliki,” paparnya.

Terlebih, dirinya menuturkan Pemerintah Tanah Bumbu harus pandai untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi kemajuan di wilayahnya. Bahkan, penyertaan modal ini tidak hanya menambah nilai saham saja tetapi dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Hubungannya dengan ini, kami mengharapkan Pemkab Tanbu bisa segera mungkin menurunkan alokasi tersebut kepada Bank Kalsel sehingga secara otomatis tidak hanya dinikmati di satu pihak saja tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh kabupaten itu sendiri,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)