Pilkades Serentak di Kalsel Terus Dilanjutkan, Namun Harus Memperhatikan Hal Ini
2 min read
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Zulkifli
BANJARBARU – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di beberapa Kabupaten yang masih belum melaksanakan, terancam mengalami penundaan.
Disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalsel, Zulkifli, hingga saat ini baru ada 2 Kabupaten yang melaksanakan Pilkades serentak.
“Alhamdulillah yang sudah Banjar dan sebagian di Batola,” ujarnya Jumat (9/7).
Adapun untuk Kabupaten lain yang masih belum melaksanakan, meski sudah mempunyai jadwal masing-masing, penundaan pelaksanaan sangat mungkin terjadi apabila kasus COVID-19 di Banua terus meningkat.
“Ada surat edaran dari kementerian dalam negeri untuk menunda dulu Pilkades, tapi baru ditujukan untuk Jabar. Namun, kita juga melihat kalau di Kalsel kasus COVID-19 semakin meningkat lebih baik (Pilkades) ditunda,” katanya
Zulkifli berujar, secara total masih ada 7 kabupaten yang belum rampung dalam pelaksanaan Pilkades tahun ini termasuk Batola.
Disampaikan Zulkifli, total ada 628 desa dari 8 kabupaten yang akan menggelar pilkades pada tahun ini.
“Dalam pelaksanaannya, pemerintah kabupaten harus mendukung dari anggarannya melalui revisi anggaran,” ucapnya
Dirincikannya, desa yang menggelar pilkades paling banyak di Barito Kuala. Di kabupaten ini ada 163 desa yang melaksanakan pemilihan pucuk desa. Kemudian, 150 desa di Hulu Sungai Tengah dan 140 desa di Banjar.
“Sisanya, di Hulu Sungai Utara ada 73 desa, Tabalong ada 46 desa, Tanah Laut 26 desa, Balangan ada 19 desa dan Kotabaru ada 11 desa,” rincinya.
Zulkifli menegaskan, kalau pun nanti bisa bisa digelar Pilkades dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Yakni, membatasi kapasitas orang yang hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Kapasitas maksimal 500 pemilih, supaya tidak terjadi kerumunan,” tegasnya.
Sistem pengawasan protokol kesehatan di TPS kata dia melibatkan sejumlah unsur. Mulai dari TNI, Polri, pemerintah desa, kecamatan dan lain-lain.
“Karena ditengah wabah, jadi menjaga prokes menjadi fokus dalam pelaksanaan Pilkades,” katanya.
Dia berharap, kepala desa yang terpilih nantinya bisa mendorong pembangunan di desa agar lebih maju lagi.
“Apabila desa itu hasil pilihan dari demokrasi rakyat, maka otonomi desa bisa berkembang,” pungkasnya. (ASC/RDM/RH)
