DPRD Kalsel Dorong Peningkatan Pendapatan Daerah di UPPD Samsat Amuntai

HULU SUNGAI UTARA – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka evaluasi realisasi pendapatan daerah dan monitoring kesamsatan. Acara diawali dengan pemaparan perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun 2020 hingga Maret tahun 2021secara panjang lebar di UPPD Amuntai.

“Dari data yang di sampaikan oleh Kepala UPPD Samsat Amuntai, Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB), Pajak Permukaannya Air (PAP), SP3 Dealer memang belum mencapai target yang dikehendaki. Namun hal ini bisa direalisasikan dengan kerja sama yang baik bersama pihak pihak terkait,” kata Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, Haryanto.

Meski demikian, Hariyanto optimis pada triwulan II, pendapatan daerah di UPPD Amuntai akan mengalami kenaikan. Paling tidak urutan ke 10 besar di Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Kepala UPPD Amuntai, Emina Zaidah menjelaskan permasalahan dalam pencapaian target dikarenakan diantaranya database yang belum akurat, penyusunan target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) belum sesuai dengan potensi yang dimiliki, belum adanya mekanisme dan regulasi terbaru mengenai tunggakan/piutang, data tunggakan yang belum bisa sepenuhnya dapat diakses sehingga menyulitkan dalam pengolahan data.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Registrasi Identifikasi Kepolisian Resor (Polres) dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten HSU. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)