Segera Panggil Bakeuda Kalsel, Yani Helmi Pertanyakan Refocussing Anggaran Kesamsatan
2 min read
Anggota Komisi II DPRD Kalsel, M. Yani Helmi bersama Koordinator Samsat Pembantu Serongga, Aipda Yudistira saat mengecek jumlah wajib pajak yang membayarkan PKB tetap waktu.
KOTABARU – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi mengaku geram ketika mengetahui adanya pemotongan anggaran di tubuh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sistem Manunggal Satu Atap (Samsat) Kotabaru yang berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan terhadap sektor realisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
“Kami pantau tadi tren pendapatannya agak menurun, satu sisi dari Samsat Kotabaru sudah melakukan upaya maksimal. Akan tetapi, selayaknya seperti yang pernah dibicarakan antara Komisi II DPRD Kalsel dengan Kepala Bakeuda janganlah dipangkas anggaran-anggaran ke Samsatan ini,” ujarnya usai memantau perkembangan pelayanan Samsat Pembantu Serongga, Kabupaten Kotabaru dalam kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker), Jumat (2/7) siang.
Ia menilai apabila pemangkasan dilakukan. Maka, secara otomatis pelayanan yang dijalankan pun dirasa kurang optimal.
“Karena ketika dikurangi atau dipangkas secara keseluruhan pendapatan juga berdampak langsung dengan wajib pajak (wp) tersebut. Contohnya saja, biasanya Samsat dan Korlantas setempat setiap sebulan melaksanakan razia untuk menertibkan masyarakat supaya mendorong kesadaran mereka untuk taat membayar pajak tepat pada waktunya,” tegasnya.
Namun, setelah melakukan diskusi langsung bersama jajaran Samsat dan Korlantas. Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar ini menyebutkan pihak Satlantas dan jajaran Samsat sangat siap melaksanakan kegiatan razia. Namun, karenakan adanya refocussing (pemangkasan) anggaran maka kegiatan pun terhenti alias tidak berjalan hingga saat ini.
“Sekali lagi, mereka siap melaksanakan ini. Tetapi, karena alasan refocussing atau dipangkas akhirnya kegiatan ini pun terhambat,” ucapnya.
Anggota dewan yang akrab disapa paman Yani itu meminta kepada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalimantan Selatan untuk tidak lagi memangkas anggaran yang dianggap penting dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah.
“Anggaran Samsat ini sudah kecil duluan, dipotong lagi ya ini jadi masalah,” tegasnya lagi.
Terlebih, ia berujar, kalau pelaksanaan razia tidak dilaksanakan maka ini bakal menjadi masalah yang cukup besar. Dimana, dirinya tidak ingin mendengar lagi informasi turunnya tren Pendapatan Asli Daerah (PAD) didalam tubuh ke Samsatan.
“Razia ini kan difungsikan untuk mendorong atau memberikan kesadaran wajib pajak sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan di banua kita Kalimantan Selatan,” paparnya.
Secara tegas, Yani Helmi pun bersama dengan Komisi II DPRD Kalsel akan memanggil Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) untuk segera memberikan kejelasan terkait pengurangan anggaran kegiatan yang dilakukan hingga berdampak kepada sektor pelayanan dan realisasi pendapatan daerah.
“Nanti akan ketemu di rumah banjar lah (Kantor DPRD Kalsel) dan jelas saya orang pertama yang sangat menentang akan hal ini terlebih Ketua Komisi II DPRD Kalsel juga yakin tidak setuju dengan adanya pemangkasan, apalagi kegiatan untuk mendorong pendapatan daerah,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
