Hari: 29 Juni 2021

TANAH BUMBU – Anggota Komisi II  DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi bersama manajemen RSUD Ulin Banjarmasin menggelar Sosialisasi Perda (Sosper) Nomor 3 Tahun 2011 di Desa Sukamaju, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu.

Kegiatan rutin dari wakil rakyat ditingkat Provinsi Kalimantan Selatan ini juga diikuti puluhan warga Desa Sukamaju dan dilaksanakan pada Selasa (29/6) siang.

“Dengan diselenggarakannya sosialisasi tersebut tentu diharapkan warga Desa Sukamaju mampu memahami secara detail terkait pola tarif pelayanan kesehatan yang kini diterapkan oleh RSUD Ulin Banjarmasin sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011,” ungkap anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi.

Politisi dari Partai Golkar yang membidangi ekonomi dan keuangan di Komisi II DPRD Kalsel menyampaikan sangat mengapresiasi sejumlah masyarakat yang hadir dalam penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Perda (Sosper) ini.

“Sehingga, apabila masyarakat sudah memahami dengan aturan ini. Maka, mereka tidak ragu-ragu lagi menuju rumah sakit,” ujar Yani Helmi.

Terlebih, wakil rakyat Kalsel Dapil Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu (Tanbu) yang akrab disapa paman Yani itu menyebutkan dari paparan narasumber terkait perda tersebut setidaknya tarif, pelayanan hingga urusan kesehatan mampu ditangani dengan baik dan mudah.

“Ini dapat memberikan pengetahuan baik secara lengkap dari layanan BPJS Kesehatan dan Jamkesda dari kelas I, kelas II hingga kelas III. Saya berharap, setelah mengikuti kegiatan ini masyarakat mampu memberikan informasi lanjutan ke telinga warga lainnya untuk mendapatkan edukasi terkait Perda ini,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Ulin Banjarmasin Muhammad Aini mengucapkan terima kasih atas bantuan dari anggota Komisi II DPRD Kalsel untuk turut serta mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 tentang pola tarif pelayanan kesehatan yang diterapkan oleh rumah sakit milik Pemprov Kalsel tersebut.

“Kami sangat berterima kasih telah dibantu untuk turun langsung kepada masyarakat terkait perda yang kini masih diterapkan,” ucapnya.

Di tempat yang sama Kepala Desa Sukamaju Sukmo Riyanto menganggap suatu gerakan luar biasa dari wakil rakyat yang duduk ditingkat provinsi Kalimantan Selatan. Yang mana, masyarakat akhirnya dapat mengetahui secara jelas tentang pola tarif pelayanan kesehatan yang kini masih diterapkan oleh RSUD Ulin Banjarmasin.

“Selama ini kami belum ada menerima kunjungan untuk sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2011. Setidaknya masyarakat disini sudah tahu seperti apa aturan itu dengan berlandaskan dasar hukum yang dijalankan. Sekali lagi, saya sangat berterima kasih dan semoga bisa menjadi penyambung lidah ke warga lainnya agar setidaknya dapat diketahui secara umum ataupun detail dari aturan ini,” terangnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, Rachmah Norlias melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal. Kegiatan tersebut bertempat di “Rumah Alam” Jalan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara, Selasa (29/6).

Rachmah mengatakan tujuan sosialisasi Perda Nomor 4 tahun 2017 tersebut agar budaya kebanggaan Banua tidak hilang dan tetap bisa dilestarikan khususnya oleh generasi muda.

“Mudah-mudahan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalsel bisa menindaklanjuti Perda tersebut,” harapnya.

Sementara itu, Pengamat Budaya Norkhalis Majid selaku narasumber dalam kegiatan tersebut berpendapat Perda Nomor 4 Tahun 2017 tersebut termasuk unik dan menarik serta sangat bagus karena mewajibkan pemerintah daerah untuk melestarikan, melindungi dan menyebarluaskan budaya.

“Hal ini harus didukung karena dengan adanya perda ini maka ada keberpihakan yang sangat kuat kepada budaya itu sendiri,” katanya.

Nurkholis berharap Perda Nomor 4 Tahun 2017 ini dapat ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkrit, misalnya pemberian nama terhadap gedung-gedung atau jalan-jalan dengan nama tokoh budayawan atau dengan membangun museum khusus tokoh-tokoh budaya. Menurutnya hal ini sebagai bagian dari apresiasi terhadap budaya dan pelaku budaya sehingga kebudayaan itu bisa menjadi lestari.

Sedangkan nara sumber lainnya, Pencipta Lagu Berbahasa Banjar, Khairiadi Asa menyambut baik kegiatan sosper ini karena menurutnya saat ini arus globalisasi sangat kuat mempengaruhi generasi muda.

“Dengan adanya perda tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal ini, ada sedikit pengawalan terhadap Budaya dan Kearifan Lokal di Kalsel untuk menjaga identitas dan karakteristik Budaya Banjar itu sendiri,” jelasnya.

Khairiadi berharap ke depan, sosialisasi Perda Tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal ini dapat lebih luas dilakukan di Kabupaten/Kota di Kalsel. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Kepolisian Daerah Kalimantan selatan (Polda Kalsel) menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Bumi Kencana Landasan Ulin Banjarbaru, pada Selasa (29/6).

Upacara dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-75 pada 1 Juli 2021 mendatang itu, dipimpin langsung oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto, dihadiri Karo SDM, Karo Log, Dir Intelkam, Dir Samapta, Dir Pamobvit, Dir Reskrimsus, Kabid TIK, KA SPN, dan KA SPKT Polda Kalsel.

Kapolda Kalsel mengatakan Upacara di TMP Bumi Kencana Landasan Ulin untuk mengingat jasa para pahlawan yang telah gugur sekaligus memetik semangat para pejuang.

“Tentunya bahwa kegiatan ini mengingatkan jasa para Pahlawan yang telah gugur mendahului kita sehingga kita bisa memetik dari pada jiwa juang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita,” pungkas Kapolda usai melakukan penaburan bunga.

Lebih lanjut dikatakan Kapolda Kalsel, momen berziarah ini di pakai untuk datang mendoakan mereka terutama keluarga yang ditinggalkan agar tetap di kuatkan.

Jenderal bintang dua ini berharap, dalam rangka Hari Bhayangkara semua personel terutama anggota yang berada pada garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, agar tetap berjuang dan jangan berkecil hati.

“Bawa panji-panji kepolisian terus sejati dan melayani masyarakat dengan baik, atas nama pribadi dan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-75, terus mengabdi dan berjuang untuk negara,” pungkas Kapolda Kalsel. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, akan terus melakukan peningkatkan pengawasan distribusi bahan berbahaya (B2).

Menurut Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani, kepada wartawan pada Senin (28/6), pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan dalam distirbusi bahan berbahaya (B2) melalui sosialisasi kebijakan kepada para distributor.

Berdasarkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 telah mengatur  penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi pengecer terdaftar, bukan lagi menjadi tugas dan wewenang Dinas Perdagangan Provinsi, namun distributor terdaftar, perizinannya akan langsung ke Kementrian Perdagangan RI.

“Kita upayakan setiap pendistribusian barang berbahaya (B2) tetap terus diawasi,” katanya.

Birhasani menjelaskan, untuk pemeriksaan fasilitas penyimpanan Bahan Berbahaya, pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan B2, tetap menjadi kewenangan Kabupaten dan Kota. Kebijakan distribusi bahan berbahaya diantaranya, sianida, boraks, formalin, zat kimia, dan pewarna buatan atau rhodamin B.

“Bahan Berbahaya (B2) adalah Zat, bahan Kimia dan Biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup, secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, tertogenik, mutagenic, korosif dan iritasi,” ucapnya panjang lebar.

Lebih lanjut Birhasani menyampaikan, untuk kewajiban melakukan pemeriksaan sarana distribusi atau pengawasan, melibatkan lintas instansi yaitu BPOM, Dinas kesehatan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Perindustrian serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel.

“Kami ingin meningkatkan pencegahan penyalahgunaan bahan berbahaya, sehingga terwujud pelaksanaan kegiatan distribusi B2 secara efektif dan efisien di wilayah Kalimantan Selatan,” katanya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Satu lagi inovasi besar lahir di  Kalimantan Selatan. Kali ini di bidang produk hukum daerah melalui  Aplikasi E-Perda Kabupaten/Kota. Terobosan ini dalam rangka mendukung layanan berbasis elektronik di bidang produk hukum daerah

Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, dan Direktur Produk Hukum Kemendagri, Makmur Marbun, secara bersamaan menekan layar sentuh sebagai simbol peluncuran aplikasi E-Perda kabupaten kota se-Kalsel, pada Selasa (29/6) di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Dimana sebelumnya, Dirjen Otda Kementrian Dalam Negeri Akmal Malik, terlebih dulu meluncurkan program ini secara virtual.

Launching aplikasi E-Perda se-Kalsel digelar secara fisik di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, dihadiri oleh Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Danlanal Banjarmasin, Sekdaprov Roy Rizali Anwar, serta jajaran SKPD di lingkup Pemprov Kalsel.

Adapun E-Perda merupakan layanan berbasis elektronik besutan Kemendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah.  Aplikasi E-Perda dirancang untuk memfasilitasi dan mengoordinasikan rancangan produk hukum daerah.

Salah satu keuntungan terobosan tersebut, yakni membuat konsultasi lebih efisien tanpa harus tatap muka.

Dirjen Otda, Akmal Malik, mengungkapkan, alasan yang mendasari terbentuknya E-Perda.

Ujarnya, salah satu problem pemerintah adalah obesitas regulasi.

Hal ini terjadi karena masing-masing pemerintah daerah menyiapkan regulasi.

Belum lagi kementerian dan lembaga non kementerian yang membuat norma standar sendiri, kemudian dieksekusi oleh pemda melalui program ataupun peraturan.

“Terjadilah berlomba-lomba bikin aturan tapi kita sering lupa mengevaluasi apa yang kita buat,” ujar Akmal Malik.

Ia pun menerangkan dampak-dampak buruk akibat terlalu banyak regulasi yang kurang dibutuhkan.

“Lamban dalam mengambil keputusan karena berorientasi pada peraturan yang lama, kemudian kurang optimal dalam berinovasi karena selalu berorientasi pada regulasi yang tidak sesuai dengan kondisinya,” tambahnya.

Meski begitu, menurut Akmal, dalam konteks ini, Pemda tidak bisa disalahkan.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, mengapresiasi upaya Dirjen Otda dalam merancang terobosan layanan berbasis teknologi.

Ia menjelaskan, E-Perda akan mengatasi beberapa hal dalam bidang layanan hukum dan peraturan daerah.

Menyusul wilayah lain yang sudah lebih dulu meresmikan aplikasi E-Perda, Kalsel pun kini mulai menerapkannya.

“Jadi kalau kita melayani, prinsipnya ingin lebih cepat. Sooner better. Alokasi E-Perda juga akan memangkas waktu lebih cepat,” tegasnya.

Safrizal mengemukakan tagline Kalsel dalam menerapkan E-Perda, yakni Faster, Easier, Cheaper, Better.

Terakhir, Ia berharap pendekatan berbasis elektronik mampu mewujudkan sistem pemerintahan yang modern sehingga menghasilkan layanan yang prima. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)