Penyederhanaan Birokrasi Diharapkan Bisa Rampung Pada Juli 2021
2 min read
Suasana Kunker Komisi I DPRD Kalsel ke Kabupaten Tala
TANAH LAUT – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin Ketuanya, Rachmah Norlias mendatangi Kabupaten Tanah Laut guna monitoring perubahan peraturan daerah tentang penyederhanaan birokrasi, Senin (7/6).
Kedatangan Wakil Rakyat Provinsi tersebut ke Kantor Bupati Kabupaten Tanah Laut disambut langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanah Laut, Dahnial Kifli di Ruang Rapat Barakat. Ia menyambut baik kedatangan rombongan Dewan Provinsi tersebut dan berharap kunjungan kerja ini dapat memberikan nilai positif baik pemerintah dan masyarakat.
“Dalam pertemuan ini diharapkan bisa saling sharing sehingga bisa menjadi acuan untuk kedepannya,” katanya.
Selain itu, Dahnial juga mengatakan sejak Dinas Kepemudaan dan Olahraga berpisah dengan Dinas Pariwisata, semula Dinas Kepemudaan dan Olahraga tipe B menjadi tipe A.
“Di kabupaten Tanah Laut ini untuk peningkatan tipe ada tipe A dan tipe B. Salah satunya Dinas Kepemudaan dan Olahraga tipe A yang dulunya pernah bergabung di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga tipe B berdasarkan pemetaan pusat pemerintah, ” jelasnya.
Sementara, Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Selatan, Rachmah Norlias mengatakan untuk menangani masalah itu, pihaknya akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan biro organisasi,
“Karena Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) saat ini merupakan pemetaan evaluasi dari Biro Organisasi. Jadi Provinsi juga ada andil dalam pemetaan birokrasi ini,” jelasnya.
Selain itu, Rachmah juga mengharapkan Kabupaten/Kota bisa menyelesaikan semua penyederhanaan birokrasi pada bulan Juli mendatang.
Sedangkan Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Selatan, Suripno Sumas menambahkan bahwa disampaikan oleh Kepala Biro Organisasi, salah satu peningkatan tipe yang diusulkan itu adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dari Eselon III ke Eselon II.
“Karena sebelumnya, hal ini merupakan sebuah masalah kita semua pasca banjir karena eselon III memimpin rapat untuk penanggulangan bencana,” tambahnya. (HUMASDPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)
