Hari: 8 Juni 2021

BANJARMASIN – Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA bersama Forkopimda Kalsel memantau kesiapan TPS – TPS di wilayah yang akan menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Kalsel, pada Selasa (8/6).

Pemantauan dilakukan bersama Ketua KPU RI Ilham Saputra, Perwakilan Bawaslu RI, Danrem Antasari Brigjen Firmansyah, Wakapolda Kalsel Brigjen M Agung Budiono, Sekda Prov Kalsel Roy Rizali Anwar, Ketua KPU Kalsel Sarmuji, Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kasypiah, serta Kepala Dinas Kesbangpol Kalsel Heriansyah.

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah TPS 03 Antasan Bondan Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Pj Gubernur dan Ketua KPU RI menyempatkan berdialog dan menanyakan kesiapan petugas KPPS di sana.

Dalam laporannya, Ketua KPPS setempat mengatakan, pihaknya sudah siap menggelar PSU. Keseluruhan undangan bagi pemilih telah dibagikan termasuk penerapan prokes saat pelaksanaan PSU.

Lokasi kedua yang dikunjungi adalah TPS 001 Desa Mataraman Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar. Rombongan Pj Gubernur dan KPU RI disambut Plt Camat Mataraman Agus Hidayat dan jajaran serta petugas KPPS setempat. Diketahui ada 357 DPT yang terdaftar memilih di TPS 001 Mataraman. Ada 4 orang yang meninggal.

Lokasi ketiga yang dikunjungi adalah TPS 04 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin.

Pj Gubernur Safrizal ZA mengatakan, secara umum TPS di Mantuil, telah siap melaksanakan PSU 9 Juni mulai pukul 07.00 hingga pukul 13.00 WITA.

“Namun ada koreksi dari kami, yaitu  masih kurang terkait protokol kesehatan. Peringatan agar tak melepas masker di TPS, baik untuk petugas maupun pemilih,” katanya.

Terkait hal itu PJ Gubernur Kalsel Safrizal bersama Forkopimda, Ketua KPU RI, juga mengingatkan semua penyelenggara PSU untuk tetap disiplin dalam penerapan protokol kesehatan (prokes) demi mencegah COVID 19.

Dilain pihak, Pj Gubernur menilai, petugas di TPS juga sudah memahami siapa yang berhak memilih.

“Undangan kepada pemilih sudah disebar, jadi secara umum siap menggelar PSU besok,” kata Safrizal.

Begitu pula TPS 001 Mataraman, dari segi sarana prasarana, keamanan, dan prokes sudah memenuhi syarat.

“Tempatnya terbuka di halaman Kantor Camat jadi mudah melaksanakan protokol kesehatan,” kata Safrizal.

Begitu pula undangan kepada pemilih sudah dibagikan, namun dilaporkan ada DPT yang meninggal, sudah pindah dan tak bisa ditemui.

“Nanti DPT yang meninggal atau pindah maka akan dibuatkan berita acaranya, untuk pemusnahan undangan,” kata Safrizal.

Secara umum keseluruhan TPS yang dipantau rombongan Pj Gubernur sudah tertata rapi dan memenuhi syarat dalam melaksanakan PSU.

Sebelumnya saat Rakor PSU bersama Forkopimda, Pj Gubernur mengatakan pelaksanan pemungutan suara ulang adalah ujian bagi demokrasi Kalsel.

“Suksesnya PSU mencerminkan kematangan Provinsi Kalsel dalam menyelenggarakan pesta demokrasi,” katanya.

Karena itu, KPU dan Bawaslu Provinsi Kalsel telah mengambil langkah mempersiapkan tahapan PSU.

Komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Kalsel beserta seluruh jajarannya, kiranya dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, berintegritas dan profesional.

“Apalagi kita menjadi provinsi terakhir di Indonesia yang melaksanakan PSU, mari kita bungkus dengan baik. Mari kita bersama-sama mengawasi, memantau dan memperhatikan proses PSU agar berjalan secara tertib, aman, lancar dan damai termasuk memastikan tahapan PSU aman dari penularan COVID-19 yang masih menyebar cukup tinggi di daerah kita,” ucapnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

TANAH LAUT – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin Ketuanya, Rachmah Norlias mendatangi Kabupaten Tanah Laut guna monitoring perubahan peraturan daerah tentang penyederhanaan birokrasi, Senin (7/6).

Kedatangan Wakil Rakyat Provinsi tersebut ke Kantor Bupati Kabupaten Tanah Laut disambut langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanah Laut, Dahnial Kifli di Ruang Rapat Barakat. Ia menyambut baik kedatangan rombongan Dewan Provinsi tersebut dan berharap kunjungan kerja ini dapat memberikan nilai positif baik pemerintah dan masyarakat.

“Dalam pertemuan ini diharapkan bisa saling sharing sehingga bisa menjadi acuan untuk kedepannya,” katanya.

Selain itu, Dahnial juga mengatakan sejak Dinas Kepemudaan dan Olahraga berpisah dengan Dinas Pariwisata, semula Dinas Kepemudaan dan Olahraga tipe B menjadi tipe A.

“Di kabupaten Tanah Laut ini untuk peningkatan tipe ada tipe A dan tipe B. Salah satunya Dinas Kepemudaan dan Olahraga tipe A yang dulunya pernah bergabung di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga tipe B berdasarkan pemetaan pusat pemerintah, ” jelasnya.

Sementara, Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Selatan, Rachmah Norlias mengatakan untuk menangani masalah itu, pihaknya akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan biro organisasi,

“Karena Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) saat ini merupakan pemetaan evaluasi dari Biro Organisasi. Jadi Provinsi juga ada andil dalam pemetaan birokrasi ini,” jelasnya.

Selain itu, Rachmah juga mengharapkan Kabupaten/Kota bisa menyelesaikan semua penyederhanaan birokrasi pada bulan Juli mendatang.

Sedangkan Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Selatan, Suripno Sumas menambahkan bahwa disampaikan oleh Kepala Biro Organisasi, salah satu peningkatan tipe yang diusulkan itu adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dari Eselon III ke Eselon II.

“Karena sebelumnya, hal ini merupakan sebuah masalah kita semua pasca banjir karena eselon III memimpin rapat untuk penanggulangan bencana,” tambahnya. (HUMASDPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Khawatir dengan klaster penyebaran COVID-19. Pelaksanaan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) untuk satuan pendidikan di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan akan dikaji terlebih dahulu hingga layak digelar.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel Muhammad Yusuf Effendi mengatakan meski mengacu pada peraturan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri. Tetap saja, penyelenggaraan PTM harus disesuaikan dengan izin serta rekomandasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

“Kemendikbud memang ada mendorong agar PTM bisa digelar termasuk aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk dilaksanakannya kegiatan yang sama. Dalam kaitan ini pula, kami tidak bisa secara sepihak untuk langsung mengizinkan atau memberikan rekomendasi terkait sekolah tatap muka,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Selasa (8/6).

Tetapi ia menyebutkan langkah-langkah atau upaya menuju Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tetap bakal dipersiapkan.

“Bukan dari artian setuju, tapi persiapan harus kami lakukan. Sebagaimana yang pernah disebutkan, agar satuan pendidikan itu bisa melaporkan paling tidak ada beberapa hal untuk menjadi referensi pembahasan menjelang pelaksanaan PTM di Kalsel,” ungkapnya.

Tentu, lanjut Yusuf syarat utama agar bisa digelarnya sekolah tatap muka adalah penerapan protokol kesehatan, kesiapan ruangan hingga izin dari orang tua/komite sekolah.

“Termasuk zonanya, diketahui sekolah itu berada di wilayah apa. Bahan-bahan tadi harus disampaikan ke Dinas dan untuk data jumlah total keseluruhan siswa bisa dicari dapodik,” paparnya.

Dari 364 satuan pendidikan, dirinya pun menuturkan hanya 78 sekolah yang baru melaporkan untuk bersiap melaksanakan PTM.

“Kami imbau apabila belum menyampaikan laporan maka tentu tidak memperkanankan untuk menggelar PTM,” ungkapnya.

Setelah dilakukannya imbauan secara berkala maka kembali bertambah menjadi 100 dan data terakhir menyebutkan ada sekitar 200 lebih sekolah yang telah melampirkan laporan permohonan untuk bisa menggelar tatap muka.

“Artinya kurang lebih 60 persen lah dan tinggal 40 persen lagi,” ucap Kadisdikbud Kalsel, Yusuf Effendi.

Selain mengajak Koordinator pengawas, Disdikbud Kalsel juga bakal menggandeng Dinkes dan Dishub Kalsel untuk membantu memitigasi akurasi keamanan terkait kesiapan PTM di 364 satuan pendidikan.

“Kami bahas dulu secara internal di dinas. Kemudian dari hasil kajian atau analisis itu yang mana memungkinkan atau tidak, kita naikkan lagi ketingkat atas dengan melibatkan berbagai stakeholder lainnya seperti PGRI maupun dengan Satgas Penanganan COVID-19 Kalsel dan harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Selatan (HSS), menjadi destinasi wisata nasional.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin kepada wartawan baru baru tadi, pihaknya telah menerima rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel, terkait wacana menjadikan 3 daerah sebagai destinasi wisata nasional. Mengingat setiap tahunnya selalu banyak pengunjung, tidak hanya warga lokal, namun juga luar daerah dan mancanegara.

“Kami siap mendukung dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikanoleh DPRD Kalsel, apalagi tiga daerah itu sudah dikenal secara luas,” ucapnya.

Syarifuddin menjelaskan, untuk Kota Banjarmasin, banyak destinasi wisata yang ditawarkan, pihaknya terus menjalin koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat, untuk memajukan kawasan yaitu kemudahan akses menuju tempatnya seperti wisata susur sungai, wisata religi makam Habib Basirih, makam pahlawan Sultan Suriansyah dan jajanan kuliner khas Banjar.

“Makam Guru Zuhdi Jalan Masjid Jami, Kelurahan Antasan Kecil Timur, serta jembatan dibuat dengan bergaya “roller coaster” di pulau bromo wilayah Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan, baru-baru ini telah ramai dikunjungi,” katanya.

Lebih lanjut Syarifuddin menyampaikan,  untuk di Kabupaten Banjar, tepatnya di Kota Martapura, terdapat makam ulama kharismatik asal tanah Borneo yaitu KH  Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau dikenal Guru Sekumpul, biasanya setiap peringatan haul, akan dikunjungi oleh jutaan ummat dari berbagai penjuru dunia. Begitupun di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), yaitu kawasan Loksado akan semakin dikembangkan wisata alamnya.

“Tahun depan rencananya komplek makam Guru Sekumpul akan dibenahi, untuk  membuat lebih nyaman masyarakat yang berziarah serta memperingati haul beliau,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

TABALONG – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong dalam rangka monitoring program kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), Senin (7/6).

Dalam kunjungan kerja ini, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan,  Haryanto mengungkapkan bahwa monitoring yang dilaksanakan adalah untuk menindak lanjuti tentang pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

“Cadangan Pangan dimaksudkan meningkatkan penyediaan pangan bagi mayarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan seperti dampak covid 19 maupun kerawanan akibat bencana alam seperti banjir yang belum lama tadi terjadi,” jelasnya.

Dari hasil monitoring diketahui bahwa penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah yang di lakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong telah sesuai ketentuan dan memenuhi batas minimal yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebanyak 100 ton lebih.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Kalimantan Selatan, Suparno menyatakan salut dan mengapresiasi pemerintah Tabalong yang sudah memiliki gudang stok persediaan Beras (gudang cadangan pangan sendiri) yang selalu bisa mencukupi kebutuhan pangan di Tabalong. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), lanjutnya, sangat penting untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 maupun bencana alam seperti banjir.

“Setelah disalurkan, CPPD harus dikembalikan (dianggarkan) lagi. CPPD itu harus cukup, minimal untuk 3 bulan ke depan,” tegas Suparno.

Rombongan Komisi II DPRD Kalimantan Selatan diterima oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Tabalong, Norzain A. Yani beserta jajarannya. Ia berharap, dengan datangnya Wakil Rakyat Provinsi tersebut di Tabalong dapat mempererat tali silaturrahmi, menjalin komunikasi dan menciptakan iklim harmonis antar daerah. (HUMASDPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)