1 Desember 2021

Soal Efektivitas Penerapan Zonasi, Ini Saran Safrizal

2 min read

Pj gubernur Kalsel saat menjadi pembicara dialog virtual pada Kamis (27/05)

BANJARBARU – Pj Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal ZA, mengingatkan, pentingnya komunikasi yang terarah dan efektif dalam mensosialisasikan penetapan status zona COVID-19.

Ini penting agar tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap COVID-19 tetap tinggi, meski di wilayah permukiman mereka ditetapkan sebagai zona hijau.

Hal itu disampaikan Safrizal dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, sekaligus menjadi narasumber dalam dialog bertema “Hambatan dan Tantangan Optimalisasi Posko PPKM Mikro” secara virtual, Kamis (27/5).

Pj gubernur menjadi narasumber dialog Virtual, bertempat di VIP Room Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru, yang juga diikuti para pakar.

Safrizal mengatakan, penetapan status zona merah (risiko tinggi), zona oranye (risiko sedang) dan zona kuning (risiko rendah), atau zona hijau (tidak ada kasus) pada suatu wilayah memengaruhi sikap masyarakatnya.

“Pada saat zona merah kewaspadaan tinggi, sudah kuning jadi kendor,” ujarnya sembari mengatakan perlu strategi kehumasan atau komunikasi yang terarah terkait hal itu.

Kendala yang sering ditemui dalam  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, antara lain adalah sikap masyarakat yang masih banyak terkesan tidak takut terhadap penularan, dan penyebaran virus Corona.

Sebagian mereka  mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, tidak menjaga jarak dan suka berkumpul atau berkerumun.

Safrizal mencontohkan, sebagian masyarakat di Aceh bersikap tidak takut tertular. Namun setelah ada beberapa tokoh yang meninggal dunia karena terpapar penyakit ini, baru mereka sadar bahwa tidak takut bukan berani mati.

“Mencegah kasus di atas harus ada ikhtiar menghindari bahaya,” tambahnya.

Di Kalsel lanjutnya, masyarakatnya termasuk agamis, sehingga perlu keterlibatan tokoh agama atau ulama dalam hal memberikan pemahaman, agar tidak salah memahami sesuatu yang bisa berujung pada musibah.

Masukan lain yang tidak kalah penting, adalah  menyangkut pengalokasian dana anggaran di desa/kelurahan yang diambil dari dana desa.

“Saat ini, jumlah penganggaran masing-masing desa untuk pelaksanaan PPKM Mikro masih berbeda-beda. Penyaluran dana desa kurang merata dan proses pencairannya pun belum lancar,” sebut Safrizal lagi.

Beberapa penekanan masalah lain yang disampaikannya, diharapkan dapat menjadi bahan bagi para pakar untuk melakukan analisa, dan membuat kajian kebijakan apa yang tepat dilakukan pemerintah, sehingga operasional Posko Satgas PPKM Mikro berjalan efektif. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?