6 Desember 2021

Pelanggaran PSU Sepenuhnya Dipegang Bawaslu Kalsel

2 min read

Penandatangan bersama untuk Pengawasan PSU

BANJARBARU – Terkait Pelanggaran menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 9 Juni mendatang akan tetap diserahkan kepada tim dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Selatan.

Rakor Pengawasan PSU Bawaslu bersama Pemprov Kalsel, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Jumat (28/5) sore.

“Adanya pembahasan pelanggaran terkait spanduk. Maka, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan ranahnya itu akan tetap diserahkan kepada Bawaslu Kalimantan Selatan,” ujar Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, usai mengikuti kegiatan Rakor Pengawasan PSU bersama Bawaslu Kalsel, di aula Gedung KH Idham Chalid, Banjarbaru, Jumat (28/5) sore.

Ia menyebutkan, dalam menyelaraskan agar PSU di Kalsel tetap berjalan dengan kondusif, Bawaslu terus mengindentifikasi agar pelanggaran dapat diminimalisir.

“Nanti akan ditertibkan sama-sama melalui tim gabungan bersama dengan pihak Bawaslu, rencananya tiga hari setelah rapat hari ini,” ungkapnya.

Roy mengharapkan, pada 9 Juni mendatang, kegiatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) khusus bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel dapat berjalan dengan baik, aman, tertib, kondusif dan lancar.

“Pada pelaksanaan PSU nanti masyarakat diharapkan dapat mendatangi TPS yang telah disediakan oleh tim penyelenggara. Sehingga, untuk partisipasi pemilih dapat meningkat,” paparnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kasypiah menuturkan, terkait pelanggaran spanduk yang tersebar di sejumlah wilayah PSU, hal ini tentu menjadi identifikasi pihaknya.

“Spanduk yang ditemukan, kami sudah lakukan identifikasi. Dimana posisi hingga lokasinya tentu apabila membuat resah masyarakat akan dilakukan tindaklanjut seperti penertiban,” tuturnya

Erna menjelaskan, untuk memastikan agar pelaksanaan menjelang PSU pada 9 Juni 2021 mendatang benar-benar aman, tertib dan kondusif. Maka, Bawaslu Kalsel sekali lagi bakal melakukan identifikasi.

“Apabila menemukan adanya spanduk atau baleho itu, secara otomatis akan diturunkan alias ditertibkan,” tegasnya.

Dirinya juga menegaskan, apabila menemukan spanduk atau baleho yang melanggar ketentuan sesuai perundang-undangan menjelang pelaksanaan PSU dengan memanfaatkan lahan pribadi, maka sah saja untuk dilakukan penertiban.

“Ketika itu bertentangan dengan peraturan tentang pemilihan kepala daerah boleh diturunkan,” tuturnya lagi.

Dia mengingatkan, apabila ada spanduk yang terindikasi melanggar ketentuan PSU diharapkan masyarakat bisa berinisiatif untuk melepaskannya secara pribadi.

“Jadi ini terkait konten, jika isinya bertentangan dengan peraturan sesuai undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang sekarang diubah menjadi Nomor 6 Tahun 2020 semuanya akan tetap kami diturunkan,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?