6 Desember 2021

Presiden Jokowi Intruksikan Belanja Pemda Dimaksimalkan

2 min read

Presiden RI, Joko Widodo saat memberikan arahan terkait Rakornas Wasin 2021 di Command Center Setdaprov Kalsel.

BANJARBARU – Presiden RI, Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh Pemda se Indonesia agar dapat memaksimalkan belanja pemerintah melalui APBN dan APBD. Hal tersebut dimaksudkan, agar proses pemulihan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional di tahun mendatang mampu terkejar sesuai target.

“Pada 2021 merupakan tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Indonesia masih minus 0,74 pada aktivitas kuartal ke II melompat kurang lebih 7 persen dan hal ini bukan sesuatu yang mudah,” paparnya dalam pelaksanaan pembukaan Rakornas Wasin Tahun 2021 secara virtual, yang diikuti pula oleh Pemprov Kalsel di Command Center Setdaprov Kalsel, Kamis (27/5) siang.

Jokowi mengatakan sektor kesehatan dan ekonomi menjadi nilai target utama pemerintah untuk lebih bekerja keras lagi dalam rangka pemulihan secara nasional.

“Apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19 semuanya harus dihemat. Meski diketahui, Pemda juga terus bekerja keras dalam pemulihan ekonomi ini,” ungkapnya.

Terlebih, Ia menilai realisasi belanja pemerintah melalui APBN dan APBD secara nasional di 34 provinsi masih tergolong rendah.

“Sekitar kurang lebih 15 persen untuk APBN dan 7 persen itu APBD,” ungkapnya lagi.

Sedangkan belanja untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hanya tercapai sekitar 24,60 persen pada kuartal kedua tahun 2021.

“Selain strategi percepatan, tepat sasaran juga menjadi perhatian,” ucapnya.

Selanjutnya, Jokowi juga menyampaikan percepatan dalam pengadaan barang dan jasa secara nasional ternyata juga terbilang masih jauh dari realisasi target angka yang ditetapkan.

“Terkesan lambat, yakni hanya sekitar 10,98 persen. Khusus untuk Pemda masih kurang dari 5 persen,” kata Presiden RI, Joko Widodo.

Maka dari itu, dia meminta agar pengawasan terhadap belanja daerah harus menjadi perhatian yang serius bagi setiap stakeholder terkait.

“BPKP dan seluruh aparat pemerintah melihat betul dan mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini,” tegas orang nomor satu di Indonesia ini.

Assisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Syaiful Azhari.

Sementara itu, Assisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Syaiful Azhari mengakui tujuan dilaksanakannya kegiatan rapat koordinasi itu supaya percepatan pemulihan ekonomi nasional mampu tercapai.

“Pertama adalah menjamin tercapainya tujuan pemerintah, program, belanja anggaran yang akuntabel. Terkait dengan itu, Pemprov Kalsel tentunya meminta kepada BPKP agar terus mengawal terkait belanja anggaran yang dilaksanakan,” imbuhnya.

Diakuinya, pada triwulan I tahun 2021, khusus belanja modal pegawai telah mendapatkan nilai yang cukup baik dari pemerintah pusat.

“Mudah-mudahan dengan adanya pengawalan dan pengawasan oleh BPKP ini akan lebih baik kedepannya,” pungkasnya. (RHS/RDM/EYN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?