6 Desember 2021

Safrizal: Acara SKPD Pemprov Kalsel Harus Tes COVID-19

2 min read

Pj gubernur (sasirangan biru) didampingi Sekdaprov Kalsel (sasirangan kuning) saat memimpin rapat pada Kamis (06/05)

BANJARBARU – Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, meminta seluruh SKPD Pemprov Kalsel agar bersinergi dalam penanganan COVID-19.

Salah satu upaya untuk menekan laju penyebaran COVID-19 yakni melakukan testing secara besar-besaran. 

“Saya minta tolong kepada semua SKPD untuk melakukan testing dalam setiap acara atau kegiatan kedinasan. Kita akan sediakan alat test itu, kita keluarkan uang sedikit jauh lebih baik daripada bertambahnya jumlah pasien,” ujar Safrizal saat memimpin Rapat Penanganan COVID-19 dan PPKM Mikro di Command Center, Setdaprov Kalsel, Banjarbaru pada Kamis (6/5), didampingi Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, serta dihadiri Kepala SKPD se-Kalsel secara virtual.

Ia pun mengajak semua SKPD Provinsi Kalsel berkontribusi aktif dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. 

Konstribusi ini meliputi edukasi kepada masyarakat, penerapan PPKM mikro, testing, dan kebijakan lainnya yang mendukung percepatan penanganan pandemi.

“Dalam mengefektifkan sebuah capaian, jarang sebuah dinas dapat berhasil sendirian. Di samping mengerjakan tugas masing-masing, tetapi harus ada energi yang dilebihkan dalam rangka mengejar target bersama,” ujar Safrizal lagi.

Menurutnya Indonesia sempat dinilai sebagai salah satu negara dengan pengendalian COVID-19 terburuk.

“Kira-kira tahun lalu ranking 26. Hari ini, kita termasuk dianggap paling bagus berkat kebijakan PPKM Mikro,” terang Safrizal.

Wakatsatgas COVID-19 nasional ini pun menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung kebijakan PPKM Mikro. 

“Misalnya Dinas PMD, dalam PPKM itu tolong mengambil peran. Tolong dilaporkan nanti data-data PPKM Mikro. Berapa wilayah yang merah, nanti bisa kita tindaklanjuti,” tegasnya.

Safrizal menekankan, SKPD lainnya juga harus menerapkan strategi-strategi penanganan yang sesuai dengan tupoksinya.

Tidak terkecuali membuat kebijakan khusus untuk pengemudi transportasi umum selama peniadaan mudik.

Mengenai larangan mudik, Dirjen Bina Adwil Kemendagri ini meminta seluruh SKPD untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan media sosial.

“Mudah-mudahan dengan pelarangan mudik, kenaikan tidak sampai 100 persen seperti liburan tahun lalu. Mudah-mudahan dapat terkendali, tidak seperti kasus di India dan Mexico,” harap Safrizal. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?