8 Desember 2021

Bekali Pemda, Ombudsman Kalsel Adakan Workshop Penilaian Kepatuhan

1 min read

BANJARMASIN – Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mengadakan Workshop Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Tahun 2021 kepada 13 Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (5/5).

Suasana Workshop Ombudsman Kalsel

Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Selatan, Hadi Rahman dalam sambutannya menyampaikan kegiatan pendampingan ini merupakan merupakan kesempatan yang disediakan oleh Ombudsman bagi pemda guna memperoleh informasi lebih jauh dan memahami atau menanyakan mengenai hal-hal teknis pelaksanaan Penilaian Kepatuhan yang akan dilakukan pada tahun 2021 ini.

“Workshop ini merupakan salah satu program kerja tahunan yang dilakukan oleh Ombudsman RI, yang bertujuan agar pemerintah daerah dapat memenuhi komponen standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” katanya.

Hadi Rahman berharap agar pemerintah daerah untuk mematuhi standar pelayanan publik. Ia juga menekankan dan meminta kepada pemerintah daerah di Kalsel yang masih berada pada zona kuning, berdasarkan penilaian terakhir pada tahun 2019, agar meningkat ke zona hijau pada penilaian kepatuhan 2021 kali ini.

Dalam Workshop ini, hadir sebagai nara sumber yaitu Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin yang dihadiri langsung oleh Kepala Kantor, Nur Hartanto dan  pihak Internal Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, yaitu Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, Maulana Achmadi dan Kepala Keasistenan PVL, Benny Sanjaya. (HUMASOMBUDSMAN.KALSEL-NRH/RDM/RH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?