6 Desember 2021

Pj Gubernur Tegaskan, Larangan Mudik Berlaku Untuk Semua

2 min read

Pj gubernur (tengah) didampingi Kapolda dan Danrem 101 Antasari saat mengikuti rakor terkait pengamanan Idul Fitri pada Rabu (21/04)

Banjarmasin – Dalam rangka mempersiapkan Pengamanan Idul Fitri 1442 Hijriah di masa pandemi COVID-19, Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal ZA bersama Kapolda Irjen Pol Rikwanto dan Danrem 101 Antasari, Brigjen TNI Firmansyah, mengikuti rapat koordinasi lintas sektoral yang dilakukan secara virtual, pada Rabu (21/4). Rakor tersebut dipimpin  Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, di Mabes Polri yang dihadiri sejumlah pejabat terkait lainnya.

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi lintas sektoral, Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal ZA  mengatakan, ada beberapa point penting yang harus dimaksimalkan, serta meminta kepada Kapolda, Danrem dan seluruh pihak terkait untuk terus melakukan analisis bersama dalam penanganan COVID-19.

“Intinya adalah pelarangan mudik seperti yang dikatakan Kapolri tadi,” jelasnya.

Safrizal menambahkan, pelarangan aktivitas mudik akan diperketat, larangan juga berlaku bagi semua ASN, TNI/Polri, BUMN dan Instansi Vertikal. Artinya tidak hanya masyarakat yang akan dilarang mudik.

“Kecuali yang dikecualikan seperti kedinasan, itupun harus membawa surat dinas, kemudian logistik, energi, kesehatan ataupun kegiatan ekonomi lainnya dengan alasan yang tepat akan tetap diperbolehkan,” terangnya.

Safrizal mengimbau, untuk selalu waspada dengan penyebaran COVID-19 di pusat perbelanjaan, baik pasar tradisional maupun modern menjelang Idul Fitri.

“Kepada dinas terkait wajib melakukan langkah intensif guna menjaga stabilitas, khususnya terkait stok bahan pokok dan peningkatan harga,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolda Kalsel Rikwanto mengatakan, pihaknya akan melakukan  penyekatan di enam arus lalu lintas di wilayah Kalsel, diantaranya perbatasan Batola dengan Kapuas, Kecamatan Paminggir dengan Barito Selatan. Kemudian perbatasan Kalua dengan Kalteng, Jaro dengan Kaltim, Kotabaru dengan Kaltim, serta Kabupaten Tapin dengan Kabupaten Banjar.

“Selama penjagaan, semua harus  berusaha sehumanis mungkin. Tidak ada otot-ototan di lapangan, semoga masyarakat memahaminya dan berharap tokoh agama dan tokoh masyarakat bisa membantu mensosialisasikan larangan mudik lebaran yang ditetapkan  pemerintah”, tutup Kapolda. (Biroadpim-RIW/RDM/EPS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?