28 November 2021

Pastikan Kesiapan PSU, KPU Kalsel Gelar Rakor

2 min read

Kepala Bakesbangpol Kalsel saat mewakili Pj Gubernur Kalsel pada rakor persiapan PSU pada Senin (29/03).

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sepakat dengan ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU)  yang menjadwalkan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  berlangsung pada 9 Juni 2021 mendatang.

Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal ZA mengingatkan, proses pilkada 2020 sudah terlaksana dengan lancar, meskipun pelaksanaan di masa pendemi COVID-19.

Kondisi ini ujarnya jadi tanggung jawab bersama untuk memelihara dan menjaganya, termasuk menghadapi persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel.

PSU menurutnya, tentu akan meningkatkan suhu politik di provinsi ini, terutama pada wilayah-wilayah yang melaksanakan PSU tersebut. Karenanya diperlukan semangat persatuan menjaga situasi kondusif dan tidak terprovokasi dengan isu-su yang memecahbelah kerukunan di masyarakat.

“Setinggi apapun suhu politik kita semua harus selalu mengingatkan seluruh lapisan masyarakat agar tetap menjaga persaudaraan, persatuan dan kesatuan masyarakat kita jangan sampai terbelah hanya karena beda pilihan Gubernur/Wakil Gubernur maupun Walikota/Wakil Walikota,” ujarnya melalui pidato sambutan yang dibacakan Kepala Bakesbangpol Kalsel, Heriansyah, pada Rapat Koordinasi Persiapan PSU Gubernur/Wakil Gubernur Kalsel, di Banjarmasin, pada Senin (29/3).

Disebutkan, pelaksanaan PSU nantinya merupakan ujian bagi demokrasi Kalsel. Suksesnys PSU mencerminksn kematangan Provinsi Kalsel dalam menyelenggarakan pesta demokrasi.

Karena itu, KPU dan Bawaslu Provinsi Kalsel kiranya sudah mengambil langkah-langkah mempersiapkan tahapan PSU. Seluruh komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Kalsel beserta seluruh jajarannya, kiranya dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara berintegritas dan profesional.

“Kita bersama-sama harus terus memantau dan memperhatikan proses PSU ini agar berjalan secara tertib aman dan lancar termasuk memastikan tahapan PSU aman dari penularan COVID-19 yang masih menyebar cukup tinggi didaerah kita,” ujar Pj Gubernur.

Ia juga mengajak semua pihak, meningkatkan sinergi dan kerjasama sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing kelembagaan.

“Koordinasi harus kita lakukan secara berkelanjutan. Kita harus bergandengan tangan melibatkan TNI, Polri, Tokoh Agama, Masyarakat, ormas dan seluruh lapisan masyarakat”, pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Kalsel, Sarmuji mengatakan, dalam pelaksaan PSU nanti, dipastikan tidak ada tambahan daftar pemilih tetap (DPT). Justru dimungkinkan berkurang, semisal ada yang meninggal dunia.

“Kami tadi malam sudah menerima surat dinas dari KPU RI bahwa yang akan diundang dalam PSU adalah yang masuk dalam DPT 2020 lalu. Namun tetap akan kami pastikan, apakah pemilih dimaksud masih berdomisili di daerah yang menggelar PSU,” terangnya.

Sarmuji juga mengatakan, pihaknya akan merekrut badan ad hock baru, untuk anggota Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai putusan MK yang diumumkan pada19 Maret 2021.

Terkait anggaran, Sarmuji mengaku pihaknya membutuhkan sekitar Rp23 miliar lebih. Adapun KPU Kalsel memiliki sisa anggaran Rp10 miliar dari pilkada lalu, sehingga diperlukan tambahan Rp13 miliar.

“Kami masih utak-atik lagi anggaran ini. Termasuk menanyakan ke KPU kabupaten dan kota yang wilayahnya menggelar PSU apakah ada sisa anggaran bisa digunakan. Jika masih kurang, maka kami usulkan minta ke pemprov,” katanya. (BIROADPIM-RIW/RDM/MTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?