6 Desember 2021

KLHK Gelontorkan 500 M Pasca Banjir Kalsel

2 min read

Wamen KLHK Alue Dohong bersama jajaran Kementerian LHK saat berkunjung di Kalsel

BANJARBARU – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan diri untuk serius membantu Kalimantan Selatan usai dilanda banjir besar awal 2021¹. Selain mengucurkan dana puluhan miliar untuk penanganan jangka pendek, KLHK juga menganggarkan ratusan miliar guna merahibilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kalsel.

Hal ini diungkapkan Sekertaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tatalingkungan (Dirjen PKTL) KLHK Hanif Faisol Nurofiq, saat mendampingi kunjungan Wakil Menteri LHK Alue Dohong di Kalsel pada 10 – 11 Maret lalu.

“KLHK telah memulai langkah pemulihan terhadap kondisi landscape Kalsel pasca banjir, dengan menggelontorkan sekitar 75 miliar rupiah untuk jangka pendek. Selain itu, juga dianggarkan 500 miliar rupiah untuk pembangunan rehabilitasi secara masif,” ujar Hanif

Pejabat yang juga pernah menjadi Kepala Dinas Kehutanan Kalsel ini mengungkapkan, rehabilitasi DAS dilakukan secara bertahap. Dimulai pada tahun ini hingga beberapa tahun ke depan.

“Ini merupakan penanganan jangka menengah dan dikawal setiap bulannya,” ungkapnya.

Ditambahkannya, untuk memastikan rehab DAS di Kalsel berjalan dengan baik, Wamen LHK langsung mengontrol dua lokasi rehab di Tanah Bumbu. Yakni, di lokasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT Sungai Danau Jaya dan PT Mitra Setia Tanah Bumbu.

Di IPPKH PT Sungai Danau Jaya dengan luas sekitar 90 hektare dan IPPKH Mitra Setia Tanah Bumbu seluas 102 hektare ini, jenis tanaman yang ditanam ialah Kayu putih, jambu mete dan karet.

Dalam kunjungannya, Wamen LHK Alue Dohong berjanji akan menegur perusahaan pemegang IPPKH yang tak melaksanakan kewajibannya.

“Kita akan tegur dan berikan sanksi apabila ada IPPKH yang tak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan penanaman rehab DAS,” janjinya.

Dia memastikan bahwa penanganan lingkungan Kalsel pasca bencana menjadi prioritas pemerintah pusat. Hal itu dibuktikan dengan disiapkannya anggaran puluhan miliar untuk jangka pendek dan ratusan miliar pada jangka menengah.

Alue Dohong mengatakan, berdasarkan data mereka, ada  enam Eselon 1 terkait di Kementerian LHK yang bakal berkontribusi pada penanganan pascabanjir di Kalsel untuk jangka pendek, yakni Dirjen PDASHL, Dirjen PTKL, Dirjen PPKL, Dirjen Penegakan Hukum, Dirjen PSKL dan Dirjen Pengelolaan Sampah.

“Ini untuk jangka pendek yang akan dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan fokus penanganan di  sejumlah kabupaten dan kota,” bebernya.

Melalui enam dirjen dan anggaran puluhan miliar pada jangka pendek, Alie Dohong menyampaikan, ada lima aspek penanganan pascabanjir yang hendak diterapkan, yakni regulasi termasuk tata ruang. Kemudian teknis atau engineering, termasuk bendungan dan konservasi tanah dan air. Selanjutnya, vegetatif yang artinya melakukan penanaman di daerah kritis. Adapun dua hal lainnya adalah penegakan hukum dan aspek sosial.

“Aspek-aspek tadi kita detailkan kegiatannya, anggarannya, sampai jangka waktu. Makanya, ada jangka pendek,  menengah, dan panjang,” terangnya. (ASC/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?