6 Desember 2021

Kalsel Inginkan Jadi Provinsi Tercepat Vaksinasi COVID-19

2 min read

Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal ZA

BANJARBARU – Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kalimantan Selatan yang telah memasuki tahap kedua, diharapkan dapat segera diselesaikan, agar nantinya dapat kembali meminta kepada pemerintah pusat.

Diungkapkan Pj Gubernur Kalsel Safrizal, hal ini telah ia sampaikan kepada Bupati/Wali Kota se-Kalsel, agar alokasi yang tersedia dihabiskan.  Agar nantinya Kalsel dapat diprioritaskan karena kerjanya yang cepat.

“Vaksin yang disediakan segera dihabiskan. Begitu habis, segera lapor lalu kita mintakan tambahan kepada pemerintah agar mendahulukan Kalsel. Karena kerjanya cepat,” ungkapnya, usai memimpin rapat koordinasi kepala daerah, Kamis (4/3) di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel.

Selain persoalan tersebut, ada beberapa isu lainnya yang diangkat dalam rakor ini. Seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemulihan pasca banjir. Persiapan menghadapi Karhutla. Hingga persoalan elpiji bersubsidi 3 kilogram.

Adapun penanganan pasca banjir di Kalsel. Safrizal menekankan untuk segera mensinkronkan data korban banjir, termasuk rencana relokasi infrastruktur rumah yang terdampak.

“Sinkronkan data korban termasuk rencana merelokasi beberapa yang kehilangan rumah. Baik rusak berat, sedang dan ringan,” sebutnya.

Masih seputar bencana, kesiapsiagaan soal kebakaran lahan dan hutan juga menjadi atensi khusus dalam rapat kali ini. Meskipun, menurut Safrizal, saat ini belum terdeteksi titik api (hotspot) di wilayah Kalsel.

“Memang belum masuk musim kemarau, namun siap siaga dari sekarang,” pesannya.

Poin berikutnya adalah isu yang tengah hangat dan berkembang di masyarakat, yakni soal elpiji 3 kilogram atau gas melon. Dia mengklaim, distribusi sudah mulai lancar, akan tetapi memang masih terjadi kenaikan harga.

“Itu lebih banyak karena beberapa pihak yang nakal menjual lebih mahal dari harga eceran tertinggi,” ungkapnya.

Untuk penegakan hukum, dia meminta seluruh walikota/bupati tegas dalam menertibkan oknum-oknum yang melanggar aturan dalam penjualan gas melon. Bahkan tidak segan untuk menutup izin usahanya tersebut, apabila terbukti menjual di atas harga eceran yang ditetapkan.

“Sebagian kabupaten/kota memberhentikan penjualan elpiji melalui eceran. Jadi semuanya hanya mengambil di pangkalan. Termasuk manajemen distribusi, siapa saja yang berhak membeli tabung melon 3 kilogram. Kami minta diatur,” bebernya.

Khusus soal ini, Pemprov Kalsel sambungnya, akan kembali melakukan rapat untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi ketersediaan sumber energi dan bahan pokok di wilayah Kalsel.

“Sementara, semua dijual di pangkalan dan dimonitor berapa jumlah yang dijual, serta mendata siapa saja yang berhak memperoleh elpiji tabung subsidi,” tegasnya. (ASC/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?