6 Desember 2021

Dispersip Kalsel Kembali Gelar Sosialisasi UU Nomor 13/2018

2 min read

Kadispersip Kalsel, Nurliani (kiri) memberikan sambutan dan membuka secara resmi Sosialisasi UU 13/2018

BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR). Kegiatan ini akan dilaksanakan selama dua hari yaitu 4 dan 5 Maret 2021 di salah satu hotel di Banjarmasin.

Beberapa penulis menyerahkan karyanya ke Kadispersip Kalsel, Nurliani (tengah) dan Pustakawan Ahli Madya Perpusnas, Tatat Kurniawati (baju hijau).

Kepada wartawan, usai memberikan sambutan pada acara pembukaan, Jum’at sore (4/3), Kepala Dispersip Provinsi Kalimantan Selatan, Nurliani Dardie mengatakan kegiatan ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan oleh Dispersip Kalsel selama tiga tahun terakhir.

“Alasan kami melaksanakan sosialisasi ini secara rutin karena masih banyak kalangan yang belum mengetahui tentang Undang-Undang ini,” jelasnya.

Bunda Nunung (sapaan akrabnya) mengungkapkan bahwa kegiatan ini sebagai upaya Dispersip Kalsel dalam menghimpun KCKR. Mengingat hingga saat ini, penghimpunan KCKR dinilai belum terlaksana secara optimal karena belum tumbuhnya kesadaran penerbit, produsen karya rekam dan masyarakat untuk menyerahkan KCKR serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya pelestarian KCKR.

“Melalui kegiatan ini juga kami ingin mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka menunjang pembangunan, baik melalui pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” tambahnya.

Dengan diterapkannya Undang-Undang ini juga diharapkan dapat menyelamatkan KCKR dari bencana bahaya yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia.

Sementara itu, Pustakawan Ahli Madya, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia  (Perpusnas RI), Tatat Kurniawati selaku pemateri mengatakan pemerintah dalam hal ini Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi atau Dispersip wajib mengamankan KCKR yang telah diserah simpankan dari gangguan manusia ataupun bencana alam.

“Selain itu Perpusnas dan Perpusprov juga harus bisa mengantisipasi perkembangan IT dan kebudayaan serta harus tanggap terhadap kehilangan, kerusakan, dan hal lain yang bisa memusnahkan KCKR yang diserah simpankan,” katanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tersebut ada beberapa kalangan yang diwajibkan untuk melakukan serah simpan KCKR ini diantaranya penulis, penerbit, WNI dan WNA yang membuat karya tulis atau penelitian tentang Indonesia namun diterbitkan di luar negeri.

Jika komponen yang tercantum di Undang-Undang tersebut, lanjutnya, tidak menyerahkan KCKR mereka ada sanksi administratif hingga pembekuan izin kegiatan usaha. Namun, untuk pembekuan izin usaha ini Perpusnas ataupun Perpusprov tidak memiliki wewenang, tetapi bisa memberikan rekomendasi kepada pejabat atau badan yang berwenang dalam hal tersebut.

“Sebelum memberikan sanksi terlebih dahulu kami akan lakukan pembinaan jika masih belum bisa menyerahkan baru diberi sanksi. Sementara terkait pembekuan izin usaha, kami perpunas RI dan perpustakaan provinsi tidak berkewenangan untuk melakukan pembekuan tersebut, namun kami bisa memberikan rekomendasi kepada pejabat atau badan yang berwenang, ” pungkasnya. (NRH/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?