15 Juni 2021

DPRD Banjarmasin Setujui Usulan Pemko, Akan Memindah Pusat Perkantoran

2 min read

Ketua Pansus Perda Revisi RTRW DPRD Banjarmasin, Arufah Arief, saat memberikan komentarnya

BANJARMASIN – Kalangan legislatif menerima usulan Pemerintah Kota rencana pemindahan pusat perkantoran, melalui, pembahasan peraturan daerah revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Menurut Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda RTRW DPRD Banjarmasin Arufah Arief pada Kamis petang (25/2), dalam pelaksanaan pembahasan Revisi perda RTRW tahun 2021 sampai 2040 mendatang, telah dirancang usulan rencana pemindahan untuk pembangunan pusat perkantoran Pemerintah Kota, saat ini untuk lahannya masih dalam tahap diskusi dan akan terus dibahas hingga nanti finalisasi payung hukum tersebut.

“Sebenarnya wacana pemindahan perkantoran Pemkot Banjarmasin, sudah lama diusulkan, namun belum pernah terealisasi, sehingga Kami bahas terus untuk kemajuan di kota ini,” ucapnya.

Politisi PPP DPRD Banjarmasin ini juga  menyampaikan, rencananya nanti akan dibangun perkantoran Pemerintah Kota secara terpadu, untuk memberikan pelayanan publik efektif dan efisien, sehingga bagi warga yang ingin mengurus apapun itu, baik perizinan dan pelayanan lainnya, tidak perlu lagi kesana kemari mendatanginya, yaitu hanya perlu ke satu titik wilayah saja.

“Kita nilai selama ini beberapa kantor berjauhan, misalnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) berada di Jalan Sultan Adam, kemudian Badan Keuangan Daerah (Bakueda) Kota Banjarmasin di Jalan Pramuka, otomatis masyarakat memerlukan waktu, bagi ingin melakukan pengurusan dan pelayanan,” katanya.

Lebih lanjut Arufah menambahkan, saat ini untuk lahan masih belum dapat dipastikan, namun ada dua titik yang diusulkan, yaitu di Kecamatan Banjarmasin Timur dan daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan, sehingga masih menunggu kesepakatan.

“Kita jadwalkan rapat ini setiap satu minggu sekali, agar bisa segera finalisasi,” tutupnya.

Untuk diketahui, rencana pembangunan pusat perkantoran Pemerintah Kota, sudah ada sejak Kepemimpinan Wali Kota Banjarmasin Sadjoko periode Tahun 1989 – 1999, namun tidak terealisasi, sehingga akan diatur melalui Perda. (NHF/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.