23 Juni 2021

Terima SK Hutan Sosial dari Presiden, Paman Birin: Kalsel Punya Potensi Besar Tingkatan Kesejahteraan

2 min read

Foto Bersama Gubernur Sahbirin Noor bersama penerima SK.

BANJARBARU – Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) meliputi Hutan Adat, Hutan Sosial dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) untuk 17 provinsi di Indonesia termasuk Kalimantan Selatan, Kamis (7/1) kemarin.

Melalui virtual Joko Widodo menyampaikan, penyerahan SK ini sebagai bentuk nyata hadirnya pemerintah bagi masyarakat, terutama mengenai hal ketimpangan antara di pedesaan dan perkotaan.

“Redistribusi aset ini menjadi jawaban bagi banyaknya sengketa agraria. Ini juga terkait dengan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya di pedesaan dan lingkungan sekitar hutan,” sebut Jokowi dalam pidato resminya.

Total SK yang diserahkan adalah 2.929 SK perhutanan sosial di seluruh tanah air. Dengan luas yaitu 3.442.000 hektar, diharapkan dapat bermanfaat bagi 651 ribu kepala keluarga (KK).

Selain itu, juga diserahkan 35 SK Hutan Adat dengan total luas 37.500 hektar. Serta 58 SK TORA dengan luas 72.000 hektar di 17 provinsi. Sementara di Kalsel, diserahkan SK yaitu Hutan Sosial seluas 11.200 hektar bagi 13.320 KK, serta alokasi redistribusi tanah seluas 6.600 hektar.

“Saya akan memastikan lahan ini dipakai untuk kegiatan produktif, tidak ditelantarkan. Sehingga memiliki manfaat bagi ekonomi masyarakat,” tegas Presiden.

Penyerahan SK kemudian dilakukan secara simbolis oleh Gubernur di masing-masing daerah, pun dengan Kalsel yang diserahkan Gubernur Sahbirin Noor, di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel.

Paman Birin (Sapaan akrabnya) dalam sambutannya mengingatkan agar kawasan hutan dapat dikelola dengan baik, sehingga produktivitasnya dapat bernilai ekonomis bagi masyarakat sekitar.

“Keterlibatan masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah program. Bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang ada di habitat mereka,” ujarnya.

Kawasan hutan di Kalsel, sambung Paman Birin, memiliki potensi besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari total 1,7 juta hektar, masih ada lebih dari 640 ribu hektar kawasan hutan dalam kondisi kritis. Hal itu yang perlu menjadi perhatian khusus bersama, baik pemerintah maupun masyarakat sebagai pengelola kawasan hutan.

“Kita harus giat dan fokus dalam memperbaiki kawasan hutan yang dalam kondisi kritis. Gerakan revolusi hijau telah menuai hasil yang baik dalam memperbaiki lahan. Saya mengajak agar terus digelorakan oleh lapisan masyarakat, khususnya kelompok kehutanan sosial,” pungkasnya

Sebagai upaya lebih lanjut, Pemprov melalui Dinas Kehutanan akan melakukan pembinaan, pengawasan dan pendampingan terhadap pengelolan hutan di Kalsel.

Untuk diketahui, ada tiga Kabupaten/Kota di Kalsel yang mendapat SK Perhutanan Sosial, yakni, LPHD Sungai Bakar, Desa Sungai Bakar kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, dengan skema Hutan Desa. (160 hektar). Kemudian IUHKM MPG (Masyarakat Peduli Gambut) Suka Maju, desa Kandasan Ulin Utara kecamatan Liang Anggang kota Banjarbaru dengan skema Hutan Kemasyarakatan (125 hektar). Serta Gapoktan Kakao Desa Belimbing Lama dan Belimbing Baru Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dengan skema Kemitraan Kehutanan dengan IUPHHK-HTI PT. Hutan Rindang Banua. (100 hektar). (ASC/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.