25 Oktober 2021

Pansus I DPRD Kalsel Monitoring ke Tapin dan HSS

2 min read

Pansus I DPRD Kalsel.

TAPIN – Menindaklanjuti hasil rapat LKPj Tahun Anggaran 2019 dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), Panitia Khusus (Pansus) I LKPj DPRD Kalsel melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Tapin dan Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Kunjungan tersebut dilaksanakan pada 14 – 16 Mei 2020.

Ketua Pansus I Rachmah Norlias selaku pimpinan rombongan mengatakan, kunjungan kerja ini lebih dititikberatkan pada pemberdayaan masyarakat desa. Dimana Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipilih sebagai sampel.

“Hasil temuan di lapangan ini nantinya yang akan dibahas dan dijadikan rekomendasi ke Pemprov Kalsel,” katanya.

Di Kabupaten Tapin, Pansus I diterima oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Tapin Rahmadi, didampingi Kabid Bina Pemdes Umar Faisal dan Kabid Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa M.E. Iwan Satriansyah.

Menurut Rachmah, dari penjelasan Kepala Dinas PMD Kabupaten Tapin, terungkap bahwa berkat bantuan dana dari Pemprov Kalsel, salah satu desa, yakni Desa Beringin B Kecamatan Candi Laras Selatan berhasil menjadi desa yang maju. Sehingga desa tersebut belum pernah mengucurkan penyertaan modal dari dana desa. Bahkan berhasil memanfaatkannya sehingga desa memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADes) sekitar 10 juta pada tahun 2019 lalu.

Namun demikian, lanjut Rachmah, dari pertemuan tersebut, juga diketahui masih ada 1 (satu) desa yang masuk dalam kategori desa sangat tertinggal diperbatasan Tapin dan HSS. Hal ini dikarenakan kondisi geografis dari desa tersebut cukup terisolir dan akses jalan menuju ke desa tersebut juga sangat sulit dilalui.

“Di Kabupaten Tapin, selain mendapatkan laporan tentang keberhasilan desa dalam memanfaatkan dana bantuan dari Pemprov, kami juga menemukan masih ada satu desa yang sangat tertinggal. Dimana kondisinya sangat memprihatinkan karena akses jalan masuk (infrasuktur) yang sangat sulit,” ujar Ketua Komisi I usai melakukan pertemuan dengan DPMD Tapin dan DPMD HSS, Jum’at (15/5).

Untuk itu, pihaknya berjanji akan menyampaikan informasi ini kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat ditangani dengan segera oleh dinas terkait.

Sementara di Kabupaten HSS, rombongan Pansus I diterima oleh Sekretaris (Plt) Kadis PMD Kabupaten HSS. Subagio, MIP. Dari paparan yang disampaikan, politisi Partai Amanat Nasional ini menilai, sudah ada kemajuan, sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal.  Meski masih ada desa tertinggal tapi ke depannya diharapkan bisa lebih ditingkatkan dalam hal pembinaannya, salah satunya melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Di HSS, memohon adanya bantuan permodalan untuk BUMDes. Mudah-mudahan Tim Anggaran dari DPRD Provinsi bisa memfasilitasi permintaan ini. Tapi ini bukan untuk Kabupaten HSS saja nantinya kita usulkan. Jadi semua kabupaten/kota nanti akan dicoba untuk bisa diberikan bantuan modal, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Selatan,” pungkas Rachmah Norlias. (HUMDPRDKalsel/NRH/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?