20 Oktober 2021

DPRD Banjarmasin Minta, Penutupan Toko Non Sembako Dikaji Ulang

1 min read

Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin Faisal Heriyadi saat diwawancara awak media.

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif menginginkan penutupan toko non sembako, yang bukan menjual  bahan pokok kebutuhan sehari-hari, hendaknya di lakukan pengkajian ulang.

Menurut Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin Faisal Heriyadi kepada wartawan pada Selasa (12/5), saat ini baru berjalan 4 hari perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ternyata banyak menimbulkan protes dari sebagian masyarakat. Terutama Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 37 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, yaitu pada pasal 13 ayat 2 point a Perwali No 37 menyebutkan, Pedagang di kawasan Pasar yang tidak menjual bahan dan barang pangan, atau keperluan bahan pokok ditutup sementara. Dengan demikian hal ini telah menimbulkan reaksi dari semua pedagang non sembako, misalnya pedagang busana, pedagang elektronik, pedagang sepatu dan sendal, maka perlu dilakukan peninjauan ulang.

“Hampir 80 persen penduduk kota Banjarmasin menggantungkan hidup sebagai pedagang barang dan jasa,” katanya.

Faisal menilai, kalau aturan ini diterapkan, maka tentunya berdampak dalam perekonomian, diantaranya  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi karyawan toko, di sektor perdagangan non bahan pokok, padahal sebentar lagi Lebaran.

“Kami ingin dibijaksanai saja pembatasan jam operasional, tidak  harus metutup total,” katanya.

Politisi PAN ini menyampaikan, perpanjangan PSBB jangan sampai menimbulkan gejolak ekonomi yang berdampak bagi kehidupan sosial di masyarakat. (NHF/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?