28 Oktober 2021

Lebaran Tahun Ini, Pemprov Kalsel Larang PNS Mudik

2 min read

Kepala BKD Prov. Kalsel, Sulkan.

BANJARBARU – Sesuai surat edaran Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melarang secara penuh khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada dilingkungan Pemerintah Provinsi untuk melakukan mudik ditahun ini. Bahkan, pihaknya akan memberikan sanksi disiplin apabila tidak mematuhi ketentuan tersebut. Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan, Sulkan. Menurutnya, SK gubernur tentang larangan mudik tahun ini, sudah pihaknya sebarkan ke masing-masing SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Surat edaran Gubernur Kalimantan Selatan tentang pelarangan mudik di 2020.

“Sesuai surat edaran nomor : 800 / – PKAP.2/BKD/2020 yang sudah ditanda tangani oleh Sekdaprov Kalsel dan disetujui oleh Gubernur Kalsel maka bagi PNS yang melakukan mudik ditahun ini akan mendapatkan sanksi disiplin apabila tidak mematuhi ketetapan tersebut,” ujar Sulkan di ruang kerjanya, Selasa (5/5).

Selain itu, Sulkan menyebutkan ada tiga sanksi yang didapatkan oleh Pegawai Negeri Sipil apabila tidak mematuhi anjuran tersebut, yakni sanksi berat, sedang dan ringan. Namun, ketiga sanksi yang bakal diterapkan ini tergantung dari masing-masing kepala SKPD bersangkutan.

“Jadi, untuk sanksi yang diberikan itu tergantung dari Kepala SKPD masing-masing karena surat edaran ini sebagai acuan agar para PNS dilingkungan Pemprov Kalsel tidak melakukan mudik tahun ini,” ungkap Sulkan.

Lebih lanjut disampaikan Sulkan, tujuan larangan mudik khusus di 2020 dimaksudkannya, yakni mengingat penyebaran COVID-19 masih berlangsung dan hal ini juga bertujuan positif agar pemutusan mata rantai virus Corona dapat segera diatasi.

“Selama masa pandemi COVID-19 masih berlangsung, mau tidak mau tahun ini juga harus menunda mudik lebaran supaya penyebarannya bisa diatasi dan tidak masif,” ucapnya.

Selanjutnya, Ia mengungkapkan selain mengacu kepada surat edaran dari Gubernur Kalimantan Selatan tentang pelarangan mudik 2020, melalui peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pun sudah menuangkan ketetapan tersebut agar COVID-19 tidak menyebar sampai wilayah pedesaan dan pelosok serta kota lainnya.

“Tujuannya yakni agar COVID-19 tidak menyebar kemana-mana mengingat virus ini juga gejala ada yang tidak menimbulkan indikasi yang sering dihimbau oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” pungkasnya.

Kendati demikian, dirinya membeberkan untuk larangan ini juga tidak menutup kemungkinan bagi ASN yang menjadi tenaga kontrak di instansi Pemerintahan untuk tetap bertahan dan tidak melakukan mudik, karena dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meyerahkan sepenuhnya sistem sanksi dan intruksinya sesuai dari masing-masing kepala SKPD lingkungan Pemerintah di Kalimantan Selatan. (RHS/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?