20 Oktober 2021

Setelah Banjarmasin, 4 Kab/Kota Lain Segera Diusulkan PSBB

2 min read

Ketua harian gugus tugas percepatan penanganan (GTPP) COVID 19 Kalimantan Selatan (dua dari kiri, topi AHM) saat meninjau pelaksanaan PSBB hari pertama di Banjarmasin Jum'at (24/4).

BANJARMASIN – Hari ini Jum’at (23/4) bertepatan dengan 1 Ramadhan 1441 Hijriah, kota Banjarmasin resmi memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayahnya. Pada penerapan hari pertama ini, ketua harian gugus tugas percepatan penanganan GTPP COVID 19, sekaligus sekdaprov Kalimantan Selatan Abdul Haris Makkie, ikut terjun ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan PSBB hari pertama di ibukota provinsi Kalsel tersebut. Terutama di titik perbatasan antara kota Banjarmasin dan kabupaten Banjar, di kawasan jalan Ahmad Yani kilometer 6. Dan sekdaprov Kalsel ini melihat secara langsung, bahwa arus lalu lintas di kawasan ini justru berjalan normal, seperti hari biasanya.

“Kita pahami, mungkin masih banyak warga daerah penyangga sekitar kota Banjarmasin yang belum paham dengan aturan PSBB ini. Oleh karena itu, saya dukung untuk kegiatan sosialisasi hingga 3 hari kedepan. Saya yakin, dalam 3 hari kedepan, suasana di sini sudah lebih kondusif sesuai dengan aturan PSBB,” ujarnya saat diminta tanggapan soal penerapan PSBB hari pertama di Banjarmasin, didampingi walikota Ibnu Sina pada Jum’at pagi (24/4).

Lebih jauh Haris mengatakan, bahwa pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, saat ini sudah menyiapkan surat pengajuan PSBB ke menteri kesehatan RI, untuk 4 kabupaten kota lainnya di Kalsel. Dimana 3 diantaranya merupakan kawasan penyangga kita Banjarmasin. Yakni kota Banjarbaru, Batola, kabupaten Banjar, dan terakhir adalah kabupaten Tanah Bumbu.

“Karena ada 4 sekaligus yang diajukan, maka pemerintah provinsi yang berwenang mengajukannya ke menteri kesehatan. Beda dengan kota Banjarmasin kemarin, yang saat itu baru ada satu daerah yang mengajukan. Sehingga pemerintah kabupaten atau kota itu dapat mengajukan langsung ke menteri kesehatan. Ya kita berharap, dengan adanya PSBB ini, dapat memutus mata rantai penularan COVID 19 di Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Selama pelaksanaan PSBB, pemerintah provinsi memastikan memberikan bantuan dana untuk kabupaten kota yang menerapkannya. Dengan skema jumlah anggaran yang sudah disepakati, antara pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi. Yakni 30 persen dari pemerintah provinsi, dan 70 persen dari pemerintah kabupaten kota. Dana itu nantinya digunakan untuk kelancaran pelaksanaan PSBB, salah satunya memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak akibat penerapan aturan tersebut. (RIW/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?