19 Oktober 2021

Rakor PMD : Pentingnya Membangun Desa Untuk Kesejahteraan

2 min read

Foto bersama Dinas PMD Se-Kalimantan Selatan, dalam kegiatan Rakor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kamis (12/3).

BANJARBARU – Untuk meningkatkan kualitas sinkronisasi dan sinergitas antara pemerintah di tingkat Provinsi dengan Pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota sebagai bentuk upaya bersama untuk menjawab tuntutan masyarakat, khususnya di Desa akan tercipta peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat, di dalam proses mensejahterakan masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD), menggelar Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Se-Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertempat di salah satu hotel di Banjarbaru, Kamis (12/3).

Rapat koordinasi ini diikuti sebayak 115 orang, yang terdiri dari Dinas PMD Se-Kalimantan Selatan serta instansi terkait di Pemerintah Provinsi ini.

Pada acara pembukaan Rakor, dalam sambutannya Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Zulkifli menyampaikan, ada beberapa poin yang ingin dibangun dalam Rakor ini, yaitu untuk membangun soliditas dan sinergitas mewujudkan kinerja bersama, agar terbangunnya sinkronisasi rencana program dan kegiatan, antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten, dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan daerah melalui program dan kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan daerah, yang selaras dengan kegiatan Pemerintah Pusat.

“Pentingnya sinkronisasi dan sinergitas ini, karena masih ditemukan belum sinkronnya program prioritas nasional dengan program prioritas daerah,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Zulkifli, masih banyak terdapat program prioritas nasional yang belum didukung oleh program prioritas daerah, serta terbatasnya anggaran daerah untuk mendukung program prioritas nasional.

“Maka melalui Rakor ini, kita berupaya untuk mengurangi bahkan menghilangkan kondisi tersebut,” terangnya.

Ditemui usai membuka Rakor, Zulkifli kembali menyampaikan, akan pentingnya membangun Desa, mengingat Desa adalah organisasi pemerintahan yang paling rendah, sehingga semua program dan kegiatan ada di Desa.

“Misalnya Dinas Kehutanan, itu adalah bagian dari sektor tertentu, ketika sampai ke Desa, semua sektor akan numpuk, maka apabila program-program tidak disinkronkan dan dikoordinasikan, akhirnya akan jadi ego sektoral,” jelasnya.

Zulkifli juga berharap, melalui koordinasi yang baik, bisa menyelaraskan pembangunan-pembangunan yang ada di Desa, terlebih di tahun 2020 ini sistem penyaluran dana Desa tidak lagi melalui Pemerintah Kabupaten. (ASC/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?