16 Oktober 2021

Bawaslu Kalsel Tegas Beri Sanksi Administratif ke ASN Apabila Terbukti Ikut Berkampanye

2 min read

Komisioner Bawaslu Kalsel, Azhari Riedhani.

BANJARBARU – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Selatan menegaskan akan memberikan sanksi secara administratif kepada Apartur Sipil Negara (ASN), apabila terbukti ikut berkampanye di Pilkada 2020 ini baik di lingkungan Pemerintah provinsi maupun Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Selatan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sejumlah ASN ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi tentang peran ASN di Pilkada 2020

Komisioner Bawaslu Kalimantan Selatan, Azhari Riedhani mengatakan apabila memang terbukti ada ASN yang ikut mengkampanyekan kegiatan salah seorang paslon Kepala Daerah menjelang persiapan Pilkada 2020 ini, maka sesuai aturan nomor 10 tahun 2016.

“Masalah tentang kenetralisiran ASN, secara administratif. Dalam hal ini, bisa dilaporkan ke tingkat Komisaris ASN ataupun Kementerian dalam Negeri,” tutur Azhari, kepada sejumlah wartawan, saat menghadiri sosialisasi Pemilu 2020 bagi ASN, di aula gedung Idham Chalid, Kamis (20/2).

Bahkan, Ia mengungkapkan, sesuai dengan kode etik apabila terbukti melanggar, maka, sanksi yang dikenakan bagi ASN tersebut akan masuk dalam pasal 188-189 yakni tentang pidana.

“Jadi, bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati serta Walikota yang melibatkan ASN dalam berkampanye maka mereka wajib dikenakan pidana secara administratif,” jelas Azhari.

Kemudian, Azhari juga menyebutkan, selain pasal 188-189 sebagai penguat sanksi terhadap ASN yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kampanye paslon Kepala Daerah. Hal ini, secara material juga diatur dalam pasal 70-71.

“Ya, betul dari beberapa pasal yang disebutkan itu memang berkaitan dengan sanksi yang diberikan ke ASN,” ujarnya.

Kendati demikian, Azhari menjelaskan, terkait sanksi yang diberikan kepada ASN apabila terlibat dalam kampanye, pihaknya hanya memberikan sanksi administratif, namun untuk sanksi pidana akan diserahkan ke Pengadilan dan Badan Kepegawaian Daerah masing-masing.

“Jadi, yang berhak memberikan sanksi itu nanti dari pengadilan dan bila terbukti maka rotasi jabatan itu akan berlaku bagi para ASN karena diskualifikasi administratif berlaku disemua lingkup Pemerintahan di Kalsel,” jelasnya.

Azhari membeberkan, untuk saat ini Bawaslu Kalsel sedang menangani dan mengkaji beberapa kode etik dan netralisasi ASN yang sudah diajukan ke Komisaris ASN. Bahkan, pihaknya juga menghimbau agar Aparatur Sipil Negara (ASN) jangan sampai terlibat dengan masalah tersebut apalagi mendukung salah seorang pasangan calon (paslon) Kepala Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. (RHS/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?