16 Oktober 2021

Penyerahan Aset Perikanan dan Kelautan Berlarut-Larut, DPRD Kalsel Beri Sinyal Bakal Bentuk Pansus

2 min read

Anggota Komisi II DPRD Kalsel, M. Yani Helmi

BANJARMASIN – Hingga saat ini belum ada titik terang terkait penyerahan 53 aset perikanan dan kelautan yang ada di Kabupaten Kotabaru. Padahal sesuai penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, beragam aset bidang perikanan dan kelautan seperti pelabuhan perikanan yang selama ini dikelola Kabupaten/Kota harus diserahkan kepada Pemprov.

Kondisi ini membuat Komisi II DPRD Kalsel mulai ‘gemes’ terhadap sikap Kabupaten Kotabaru yang masih enggan melepaskan aset-aset tersebut. Meski sudah beberapa kali dilakukan mediasi dan pertemuan. Menurut Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, hasilnya tetap menemui jalan buntu. Langkah terakhir jika masalah ini berlarut-larut, Wakil Rakyat Provinsi tersebut terpaksa mengusulkan pembentukan Pansus.

Namun, Paman Yani (sapaan akrabnya) masih berharap dalam waktu dekat ada kabar baik agar permasalahan aset ini bisa secepatnya selesai. Tentunya dengan mediasi Pemprov baik melalui Kepala Daerah maupun Sekretaris Daerah yang langsung turun tangan.

“Karena jika belum rampung masalah penyerahan aset, program-program dari Pemerintah Pusat bakal terhambat,” jelasnya.

Sementara itu Plt. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalsel, Muhammad Fadhli mengakui ada 53 aset yang masih tercecer yang berlokasi di kabupaten Kotabaru, dari 57 aset baru 4 buah yang diserahkan. Menurutnya dampak dari lambannya proses penyerahan bisa menghambat program-program pemerintah. Padahal Kalsel sudah memasuki rencana pembangunan pelabuhan induk perikanan seluruh Indonesia.

“Jika aset yang ada di Kabupaten belum diserahkan ke Provinsi, tentunya menjadi kendala untuk menyusun master plannya,” katanya.

Fadhli menambahkan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan Kabupaten terkait mengupayakan agar penyerahan aset ini bisa dirampungkan dalam waktu segera. Terutama dalam rangka menyamakan persepsi tentang amanat Undang-Undang soal kewenangan pengelolaan. Namun ia meyakinkan perubahan kewenangan ini tak akan mengganggu Pendapatan Asli Daerah kabupaten setempat. (NRH/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?