25 Oktober 2021

Pemprov Kalsel Ajukan Raperda Perubahan Ketiga Perda 14/2011

2 min read

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Kamis (13/2).

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Kamis (13/2).

Dalam penjelasan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel, Abdul Haris Makkie menyampaikan penyusunan Raperda ini juga merupakan tindak lanjut dari amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui kedua Undang-Undang tersebut, daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengatur daerahnya sendiri, termasuk melakukan pungutan berupa retribusi daerah dalam rangka pelayanan yang diberikan Pemda untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

“Diperlukan adanya perubahan mengenai ketentuan retribusi jasa umum, sehingga kebijakan daerah yang ada dapat mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Sekdaprov mengungkapkan ada beberapa poin yang mendasari perlunya revisi Perda tersebut sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Salah satunya, terkait objek pelayanan baru yaitu pelayanan persampahan/kebersihan pungutan daerah atas pemrosesan sampah di tempat pembuangan akhir regional Banjarbakula yang baru saja diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada 8 Februari 2020 lalu.

“Serta adanya penambahan objek penghapusan dan perubahan tarif dasar, pungutan daerah retribusi jasa umum dimaksud,” katanya.

Raperda Tentang Perubahan Ketiga Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, lanjut Sekdaprov, disusun berdasarkan format standar penyusunan perda retribusi daerah dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain pengajuan Raperda Perubahan Ketiga Atas Perda 14/2011, dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK tersebut juga diajukan tiga raperda usulan Komisi II, III dan IV DPRD Kalsel yaitu Raperda Peternakan Berkelanjutan, Raperda Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau serta Raperda Perlindungan Budaya dan Tanah Adat. (NRH/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?