19 Oktober 2021

Walikota Banjarmasin Dilematis Terhadap Persoalan Honorer

1 min read

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina

BANJARMASIN – Adanya peraturan yang mengantur tenaga honorer tidak diperbolehkan lagi. Tentunya, membuat dilematis bagi Pemerintah Kota Banjarmasin. Hal ini dikatakan langsung Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, kepada sejumlah wartawan.

“Di dalam undang undang tersebut, hanya ada dua jenis pegawai di Pemerintahan, yaitu, ASN serta PPPK,” ucap Ibnu.

Menurut Ibnu, tenaga honorer yang ada di Pemerintah Kota Banjarmasin merupakan warisan dari yang terdahulu.

“Honorer ini seperti apa, sebenarnya honerer merupakan warisan, kalopun ada istilah lainnya, dan tidak bisa dibayar dengan APBD, hal tersebutlah yang menjadi delematis,” ujar Ibnu.

Oleh karena itu, lanjut Ibnu, Pemerintah Kota Banjarmasin mengantisipasi hal tersebut. Sehingga, tidak terjadi pemutusan kerja.

Menurut Ibnu, jumlah honorer di Pemerintah Kota Banjarmasin cukup banyak, termasuk honorer dari guru.

Ibnu berharap, kebijakan dari Pemerintah Pusat, apakah pegawai honorer diberikan kesempatan untuk menjadi ASN, atau mengikuti tes PPPK.

“Pemerintah Kota Banjarmasin mengharapkan, kebijakan dari Pemerintah Pusat, apakah aturan tersebut untuk yang akan datang, dan yang sudah ada ini harus ada kebijakannya. Agar, masalah ini tidak menjadi beban daerah,” tandas Ibnu. (SRI/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?