19 Oktober 2021

Kunjungi Dewan Kalsel, Kakanwil Kemenkumham Kalsel “Curhat” Soal Ini

2 min read

Pimpinan DPRD Kalsel dan Komisi I DPRD Kalsel berfoto bersama Kakanwil Kemenkumham Kalsel beserta jajarannya usai pertemuan

BANJARMASIN – Besarnya kendala yang dihadapi dalam menjalankan tupoksinya, membuat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Kalimantan Selatan, Agus Toyib, Bc,SH, MH beserta jajarannya mendatangi Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyampaikan uneg-unegnya. Mereka diterima oleh Pimpinan DPRD dan Anggota Komisi I Dewan Kalsel di ruang rapat Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (22/1).

Agus Toyib menyampaikan kunjungan ini dalam rangka membangun hubungan baik dan kolaborasi dengan para Wakil Rakyat. Mengingat di Kemenkumham ini ada hal-hal yang perlu diketahui oleh DPRD.

“Kita ada fungsi-fungsi pemberdayaan masyarakat, ada fungsi pembinaan warga binaan, dimana dalam pelaksanaan tugas tersebut ada kendala-kendala yang memang ingin diketahui dan didukung,” jelasnya.

Agus mengungkapkan ada beberapa permasalahan yang menjadi perhatian serius Kakanwil Kemenkumham ini, antara lain terkait kondisi lembaga permasyarakatan (Lapas) yang sangat memprihatinkan. Dimana saat ini jumlah keseluruhan tahanan dan narapidana yang ditampung hampir mencapai 10.000 orang. Kondisi ini tentunya sangat tidak memadai dengan dengan daya tampung lapas yang ada di Kalsel. Seperti di Lapas Teluk Dalam, kapasitasnya hanya mampu menampung 366 orang napi, namun kenyataannya saat ini dihuni lebih dari 2.600 orang napi. Hal ini, menurutnya perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) untuk mempercepat realisasi pembangunan lapas baru.

“Kondisi lapas kita sudah overcrowded (terlalu penuh), sudah luar biasa. Kalau tidak dipikirkan sekarang akan membahayakan untuk ke depan. Karena lapas ini juga menyangkut hajat orang, ada masyarakat yang juga perlu diperhatikan, sehingga sangat relevan bila saya “curhat” ke DPRD sebagai wakil masyarakat di provinsi ini,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan M. Syaripuddin yang dipercaya Ketua DPRD H. Supian HK untuk menerima kunjungan tersebut sangat mengapresiasi kedatangan Kakanwil Kemenkumham RI Kalsel beserta jajaranya ke Rumah Rakyat ini.

“Saya sangat mengapresiasi Kakanwil Kemenkumham. Karena kami bisa secara bersama-sama berbicara persoalan-persoalan di Kemenkumham Kalsel. Persoalan ini harus dikerjakan secara bersama-sama. Tidak hanya oleh Kemenkumham, Kapolda, TNI, tapi semua pihak harus ikut terlibat menyelesaikan pencegahan narkoba,” ucap Wakil Rakyat yang akrab disapa Bang Dhin ini.

Terkait lapas yang over kapasitas dan tingginya tingkat hunian lapas terkait kasus narkoba, menurut Bang Dhin, hal ini akan menjadi program kerja ke depan bagi Komisi I DPRD Kalsel.

Dalam pertemuan tersebut, selain permasalahan lapas, juga terungkap permasalahan lain, seperti keinginan untuk mendorong dan mendaftarkan aset-aset daerah sebagai Hak Kekayaan Intelektual agar mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi dan menjadi kekayaan yang tidak bisa dimiliki atau di klaim oleh daerah lain. Termasuk masalah imigrasi dan produk peraturan perundang-undangan yang kiat ingin agar lebih berkualitas dengan saling melibatkan perancang dan tim hukum yang ada di DPRD maupun di Pemerintah Daerah. (NRH/RDM/RHD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?