16 Oktober 2021

Kalsel Masuk Nominasi TPID Berkinerja Terbaik, Rakornas TPID 2019

2 min read

JAKARTA – Wapres Jusuf Kalla membuka dan memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2019, pada 25 Juli 2019. Wapres menekankan, bahwa pemerintah bersama BI akan konsisten melanjutkan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Rakornas tahun ini mengangkat tema Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif. Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, bahwa terdapat tiga strategi kebijakan untuk mendukung pengendalian inflasi ke depan. Pertama, terus melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian dan pendukungnya, melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah. Kedua, meningkatkan inovasi program pengendalian inflasi, antara lain perdagangan antar daerah yang mengoptimalkan kelembagaan ekonomi dari tingkat desa di daerah. Ketiga, memperluas peningkatan produksi pertanian dan perluasan akses pasar bagi petani.

Rakornas kali ini dihadiri oleh para menteri dan pimpinan lembaga terkait serta 542 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari 34 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota. Sejak tahun 2012 kelompok kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara periodik melakukan pengukuran terhadap kinerja pengendalian inflasi daerah yang dilakukan oleh masing-masing TPID. Ini dimaksudkan untuk memberikan apresiasi atas peran aktif TPID tingkat Provinsi dan TPID tingkat Kabupaten/Kota dalam menjaga stabilitas harga.

Pada kesempatan ini, Provinsi Kalimantan Selatan menerima penghargaan sebagai nominasi TPID berkinerja terbaik di wilayah Kalimantan. Penghargaan yang diberikan oleh Wapres Jusuf Kalla diterima langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang hadir dalam rakornas. Untuk tahun ini Kalsel memang belum dapat menjadi yang terbaik dalam pengendalian inflasi, namun upaya dan usaha yang dilakukan telah membawa prestasi sampai dengan tahap ini. Baik dalam bentuk kerjasama, koordinasi antara BI, Pemprov, dan Kabupaten/Kota.

Kedepan untuk dapat mendapatkan penghargaan, Kalsel harus banyak berbenah. Aspek output berupa inovasi program yang dilakukan sesuai dengan strategi kebijakan utama 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) harus terus dikembangkan. Selain itu aspek yang dinilai adalah proses yang mempertimbangkan koordinasi, rekomendasi kebijakan, dan akuntabilitas.

Maka penting adanya koordinasi untuk menjamin sinergi positif antar institusi dan antar kota, kabupaten dan provinsi. (HUMASBIKALIMANTAN/RIW/RDM/RRF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?