20 Juni 2021

Ratusan Guru SMA/SMK Se Kalsel Menunggu Pencairan Sertifikasi

2 min read

Suasana Rapat Komisi IV DPRD Kalsel dengan Disdikbud Kalsel di Banjarmasin, Kamis (3/1/2019).

BANJARMASIN – Sebanyak 411 dari total 3.351 guru SMA/SMK se Kalimantan Selatan masih menunggu pencairan tunjangan sertifikasi.

Kepada wartawan, usai menghadiri rapat bersama Komisi IV DPRD Kalsel di Banjarmasin, Kamis (3/1), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Yusuf Effendy mengatakan keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi ratusan guru SMA/SMK itu akibat tidak mencukupinya dana yang sudah dikucurkan Pemerintah Pusat ke daerah. Pasalnya, pemerintah pusat hanya mengucurkan tambahan dana sebesar 1,9 miliar rupiah yang masuk ke kas daerah. Sementara dana yang dibutuhkan sebesar 4,8 miliar rupiah. Menurutnya, hasil rapat koordinasi di tingkat pusat, atas petunjuk Pemerintah Pusat, dana ini harus ditambahkan dengan dana Silpa Tahun Anggaran 2017 yang sudah diterima Pemerintah Daerah sebesar 5,1 miliar rupiah sebagai tambahan dana untuk membayar sebanyak 411 orang guru yang memiliki sertifikasi.

“Maka kalau dijumlahkan menjadi 7,1 miliar sehingga dana 4,8 miliar tersebut bisa tertutupi,” katanya.

Namun, Yusuf mengatakan yang menjadi persoalan di Bakeuda untuk menyerap dana silpa ini harus ada perubahan Peraturan Kepala Daerah  (Perkada). Melalui surat Disdikbud kepada Kepala Bakeuda tanggal 14 Desember, pihaknya menyampaikan permohonan perubahan Perkada untuk penggunaan dana silpa dan tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru tahun 2017. Ternyata perubahan ini memerlukan waktu.

“Hasil rapat di pusat kalau ingin menyerap dana silpa itu harus ada rekonsiliasi dan hanya dimungkinkan memadukan tambahan dana tadi di bulan Maret dan April 2019,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yusuf menambahkan untuk semester pertama yang sudah dicairkan sebanyak 2.940 guru. Sementara yang memenuhi syarat itu ada 3.351 orang sehingga masih kurang 411 guru lagi. Ia menegaskan untuk pencairan dana tunjangan sertifikasi 411 guru tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Bakeuda Kalsel. Tapi untuk jelasnya, menurutnya tentu pihak Bakeuda yang bisa menjelaskan persoalan tersebut.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Yazidie Fauzy mengatakan jumlah guru SMA/SMK yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi sebanyak 411 orang berdasarkan informasi dari Disdikbud Kalsel. Alasannya karena transfer dana dari pusat hanya saru miliar lebih saja, sementara dana yang dibutuhkan empat miliar lebih sehingga kekurangan dana yang dibutuhkan sekitar tiga miliar lebih. Menurutnya, Komisi IV DPRD Kalsel menggelar rapat bersama Disdikbud Kalsel untuk melakukan koordinasi terkait tunggakan sertifikasi ratusan guru yang belum dibayarkan. Pihaknya mencoba mencarikan solusi  agar hak para guru tersebut baik tunjangan profesi maupun sertifikasi segera dibayarkan.

Terkait koordinasi Disdikbud Kalsel dengan pihak Bakeuda Kalsel, Komisi IV juga meminta agar segera di clearkan. Karena kalau silpa tahun 2017 itu mestinya clear di APBD  2018. Kalau kemudian dilakukan di 2019, hal ini seperti apa dan perlu dimintakan keterangan dari pihak Bakeuda.

“Oleh karena itu, kami akan mengagendakan mengundang Bakeuda untuk minta keterangan terkait dana Silpa 2017,” katanya. (NRH/RDM/EYN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.