20 Juni 2021

Kunker Ke Kalsel, Desmond Cs Soroti Narkoba dan Lapas

2 min read

ketua rombongan komisi III DPR RI (tengah, jas merah) saat memimpin rapat dengar pendapat di mapolda Kalsel Rabu (19/12).

BANJARMASIN – Hujan deras masih mengguyur kota Banjarmasin, ketika serombongan orang dengan berpakaian batik resmi memasuki aula Mathilda Batlayeri Polda Kalimantan Selatan, pada Rabu (19/12) pagi. Mereka adalah rombongan anggota Komisi III DPR RI, yang tengah melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses persidangan II masa sidang 2018-2019 ke wilayah Kalimantan Selatan. Rombongan beranggotakan 13 orang ini, dipimpin wakil ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa, yang merupakan urang Banua dari partai Gerindra. Kedatangan rombongan Komisi III ini adalah untuk melakukan rapat kerja, dengan seluruh lembaga penegak hukum di Kalimantan Selatan. Yakni Kanwil Kemenkumham, Polda, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Militer, BNN provinsi. Sayangnya, rapat dengar pendapat ini tertutup untuk media, dan pada akhir kegiatan barulah sejumlah pihak bersedia memberikan keterangan.

Kepada wartawan, wakil ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa menilai, pemberantasan narkoba di wilayah Kalimantan Selatan cukup berhasil, terbukti dengan banyaknya para pelaku bisnis haram mulai dari bandar, pengedar hingga pemakai yang berhasil ditangkap aparat penegak hukum. Tercatat pada tahun 2018, ada 2.360 kasus narkoba yang berhasil diungkap Polda Kalsel.
“Dari segi penindakan memang berhasil, terlihat dengan semakin meningkatnya jumlah warga binaan di lapas. Dimana 70 persen diantaranya adalah dari kasus narkoba. Namun ini juga membuktikan bahwa segi pencegahannya gagal,” jelas politisi kelahiran Banjarmasin tersebut.
Menurut Desmond, di mana-mana lembaga pemasyarakatan (lapas) selalu mengalami over kapasitas, bukan hanya di Kalsel. Karena itu Ia menyarankan semua pihak harus duduk bersama untuk upaya pencegahan, rehabilitasi dan penegakan hukum di Kalsel.
“Dalam kasus narkoba, rehabilitasi menjadi bagian paling utama. Semua institusi harus dilibatkan, termasuk pengadilan harus memahami betul persoalan yang dihadapi. Terutama, kondisi lapas yang sudah over kapasitas,” tutupnya.

Menjawab tudingan ini, Kapolda Kalsel Irjen Pol Yazid Fanani mengklaim, selama ini dalam penegakan hukum tidak pernah ada kendala. Terbukti, tidak ada lagi bolak-balik perkara yang selama ini dikeluhkan insitusi penegak hukum.
“Masalah narkoba yang trennya naik itu tanggungjawab bersama. Sementara koordinasi antar lembaga penegak hukum di Kalsel sudah cukup harmonis. Utamanya dengan kejaksaan tinggi, dimana JPU sudah berkoordinasi sejak awal untuk penuntasan kasus-kasus berat, seperti pembunuhan,” jelas jenderal bintang dua tersebut.

Sementara itu, kakanwil Kemenkumham Kalsel Ferdinand Siagian mengatakan, kemenkumham sebagai salah satu mitra Komisi III, tentunya menjadi perhatian khusus para anggota DPR RI. Terutama mengenai penyerapan anggaran tahun 2018 dan rencana kerja anggaran tahun 2019, untuk menjadi bahan dewan untuk turut mendorong penyelesaian skala prioritas. Khususnya penanganan over kapasitas penghuni di lapas dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Kalsel. “Over kapasitas ini berdampak pada gangguan keamanan dan ketertiban. Selain itu optimalisasi pembinaan akan berjalan baik apabila sarana dan prasarana terpenuhi,” pungkasnya. (RIW/RDM/MTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.