18 Juni 2021

BPJS Kesehatan Akui Piutang RSUD Ulin Hanya 24 Miliar Rupiah

2 min read

Kepala BPJS Kesehatan cabang Banjarmasin.

BANJARMASIN – Halaman pertama sejumlah media cetak lokal, dan timeline media online di Kalimantan Selatan pada Minggu (16/12) dan Senin (17/12) dihiasi tajuk berita, soal besarnya tunggakan pembayaran klaim BPJS Kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin. Tak tanggung – tanggung, besarannya mencapai 60 miliar rupiah, terhitung sejak Oktober hingga Desember 2018 ini. Jumlah ini disampaikan direktur RSUD Ulin Banjarmasin Suciati, pada jumpa pers Sabtu (15/12).

“Untuk Oktober tunggakannya 24 miliar, November 19,6 miliar dan Desember kalo dirata – ratakan sama dengan bulan sebelumnya, sekitar 20 miliaran rupiah. Jadi kalo ditotal sekitar 60 miliar rupiah,” jelas Suciati kepada wartawan saat ditanya jumlah total tunggakan BPJS Kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin.

Lebih lanjut Suciati mengatakan, pihaknya sangat berharap tunggakan klaim pelayanan kesehatan untuk Oktober 2018, segera dibayarkan BPJS Kesehatan. Mengingat dana tersebut sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan, di rumah sakit milik pemerintah provinsi Kalsel tersebut.

“Tapi mau bagaimana lagi ya, kita tahu kondisinya sedang defisit. Namun pelayanan juga harus tetap berjalan. Kita sendiri sudah menembuskan surat permohonan pembayaran itu kepada gubernur dan DPRD. Tujuannya ya agar segera dibayarkan,” tambahnya.

Menanggapi persoalan ini, kepala BPJS Kesehatan cabang Banjarmasin Muhammad Fakhrizal pun angkat bicara. Pada jumpa pers di kantornya kawasan Ahmad Yani kilometer 3 Banjarmasin Senin (17/12) siang, Fakhrizal (sapaan akrabnya) mengakui, bahwa pihaknya menunggak pembayaran klaim pelayanan kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin.

“Tunggakan ini tidak hanya terjadi di RSUD Ulin Banjarmasin, dan tidak hanya di Kalimantan Selatan saja, tapi juga berlaku di seluruh Indonesia. Hal ini karena defisit anggaran yang dihadapi BPJS Kesehatan,” jelasnya

Hanya saja Fakhrizal menegaskan, tunggakan yang menjadi piutang pihaknya kepada RSUD Ulin Banjarmasin, hanyalah untuk Oktober 2018 saja sebesar 24 miliar rupiah.

“Apalagi jatuh tempo pembayarannya juga sudah terlewati pada 5 Desember lalu. Jadi kami harus membayar beserta denda keterlambatannya nanti. Sementara untuk klaim November 2018, memang sudah kami terima, tetapi masih dalam proses verifikasi. Dan jatuh tempo pembayarannya juga pada awal Januari 2019. Sehingga itu belum dapat dianggap piutang kami kepada RSUD Ulin,” tegasnya.

Sedangkan untuk klaim Desember belum diterima, karena proses pelayanan juga masih berjalan.

Fakhrizal menambahkan, bahwa pemerintah pusat memang sudah mengucurkan dana talangan sebesar 5,2 triliun rupiah pada awal Desember tadi, untuk membantu melunasi tunggakan klaim pelayanan kesehatan di rumah sakit seluruh Indonesia.

“Kantor cabang Banjarmasin juga sudah mendapat kucuran dana talangan itu. Namun dana itu difokuskan untuk melunasi tunggakan yang jatuh tempo pada November lalu. Dengan kata lain, RSUD Ulin harus menunggu antrean dulu, sebelum tunggakan Oktober 2018 dilunasi,” tutupnya. (RIW/RDM/RRF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.