20 Juni 2021

Perda Disabilitas Menjadi Kado Hari Disabilitas

2 min read

Wakil Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan membacakan sambutan Gubernur dalam rapat paripurna Dewan di Banjarmasin, Rabu (5/12/2018).

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan berharap pengesahan Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas menjadi kado yang indah bertepatan dengan Hari Penyandang Disabilitas yang diperingati pada 3 Desember 2018 lalu. Harapan itu disampaikan Gubernur Kalsel yang dibacakan oleh Wakil Gubernur, Rudy Resnawan dalam rapat paripurna dewan provinsi di Banjarmasin, Rabu (5/12).

Menurutnya, Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas ini menegaskan pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak bagi penyandang disabilitas serta adanya kewenangan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemprov sangat mendukung perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas, mengingat penyandang disabilitas di kalsel mempunyai kedudukan hukum yang sama sebagai warga negara Indonesia. Serta bagian yang tak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat indonesia untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan makmur dalam kehidupan bermasyarakat dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan hak-hak terhadap mereka dapat terpenuhi.
“Dengan ditetapkannya Perda ini, maka dapat memberikan pedoman dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta menjadi kado yang indah bertepatan dengan Hari Penyandang Disabilitas,” katanya.

Sebelumnya, dalam laporannya, Ketua Panitia Khusus Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kalsel, Zulfa Asma Vikra menyampaikan melalui raperda ini, pemerintah daerah menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya dan menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum, baik perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, Pemda juga menyelenggarakan dan memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya dan menyediakan beasiswa untuk peserta didik penyandang disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu dan menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari penyandang disabilitas yang tidak mampu.
Zulfa menambahkan melalui Raperda ini, Pemda menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi penyandang disabilitas. Selain itu, Pemda juga harus memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien penyandang disabilitas dan berhak mendapatkan jaminan kesehatan khusus.
“Melalui Perda ini, juga akan dibentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas di Kalsel,” katanya. (NRH/RDM/MTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.