16 Juni 2021

Banjar : Mau mengadu tentang pencemaran ?? Ini caranya…

2 min read

Kabid Penaatan DLH Banjar Gusti Rendy Firmansyah saat menyampaikan sosialisasi.

BANJAR – Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar menggelar sosialisasi Tata Cara Pengaduan Dugaan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Tahun 2018, Kamis (29/11) di gedung Guest House Sultan Sulaiman Martapura.

Di kegiatan ini selaku Narasumber Kabid penaatan DLH Kabupaten Banjar Gusti Rendy firmansyah, dan di hadiri 50 orang lebih peserta terdiri dari unsur Muspika, Lurah, perwakilan desa serta perwakilan dari perusahaan – perusahaan di Kabupaten Banjar.

Usai acara Kepada Abdi Persada Fm Rendy Firmansyah mengatakan sosialisasi ini di gelar tak lain agar semua unsur maupun stake holder terkait memahami tentang tata cara pengaduan dugaan pencemaran lingkungan yang sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 22 tentang pencemaran lingkungan hidup.

” Dengan memberikan pemahanan terkait tentang tata cara pengaduan dugaaan pencemaran kepada semua tingkatan baik masyarakat maupun aparat pemerintah yang ada di kecamatan maupun desa, sehingga nantinya pemerintah daerah sebagai salah satu pemangku kepentingan dapat mengambil tindakan yang seyogyanya dapat menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan”,ungkap Rendy.

Adapun jenis-jenis pengaduan lingkungan, Lebih lanjut Rendy menjelaskan yakni tentang pencemaran air/sumber air, pencemaran tanah, pencemaran udara, pengelolaan samapah yang tidak sesuai aturan, gangguan kebauan, gangguan kebisikan, perusakan lingkungan, pengelolaan limbah yang tidak sesuai peraturan dan pelanggaran terhadap peraturan PP di bidang lingkungan hidup.

Sedangkan untuk Tata cara pengaduan dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan menurut Rendy, dapat di sampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk pengaduan secara langsung dapat di lakukan dengan mendatangi DLH Kabupaten Banjar atau melalui Pos Pengaduan, sedangkan tidak langsung bisa melalui media pengaduan seperti telepon, surat, web site, media sosial, pesan singkat, aplikasi pengaduan maupun media lainnya yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

” Prosedurnya berdasarkan dari PP 22 berawal dari pengaduan, berkas pengaduan harus lengakap, objek yang diadukan harus jelas dan semuanya itu sebelum ada hasil dari verifikasi kami sementara masih disebut dugaan”Jelas Rendy.

Sementara itu salah satu peserta sosialisai Lurah Sekumpul Marhusin mengapresiasi di adakannya kegiatan sosialisasi ini, menurut Marhusin kegiatan ini merupakan kegiatan positif yang sangat di perlukan semua pihak terkait, agar mengerti seperti apa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan bagaimana tata cara pengaduannya, sehingga menurut Marhusin perlu penguatan sumber Daya Manusia dan juga perangkatnya pada instansi yang bersangkutan, yang berhubungan dengan standarisasi penegakan hukum.

” Untuk itu perlunya terjun kelapangan secara langsung dengan memberikan sosialisasi ke masyarakat sehubungan dengan proses penegakan hukum yang berlaku maka masyarakat tidak akan sungkan untuk melaporkan dengan suka rela, dan para penggiat usaha sendiri pun penuh kesadaran akan melakukan evaluasi atas kegiatan usahanya, Kalau hanya melalui pengaduan saja masih di rasa berat karena masyarakat terkadang enggan untuk melaporkan” ungkapnya. (AF/FHF/MTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.