18 Juni 2021

Raperda Disabilitas Disahkan Pada 5 Desember

1 min read

Ketua Pansus Raperda Perubahan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas, Zulfa Asma Vikra, ketika diwawancarai sejumlah wartawan di Banjarmasin, Rabu (28/11).

BANJARMASIN – Rancangan peraturan daerah (Raperda) Perubahan Perda Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas sudah memasuki tahap finalisasi. Rencananya akan disahkan menjadi Perda dalam rapat paripurna DPRD Kalsel pada 5 Desember 2018. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perubahan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas, Zulfa Asma Vikra,  mengatakan raperda tersebut sudah mendapatkan evaluasi dan fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam rapat finalisasi yang digelar Rabu (28/11/2018), pansus sudah menyepakati beberapa hal dalam raperda tersebut, diantaranya terkait pembentukan Komite Perlindungan Disabilitas, pemberian beasiswa kepada penyandang disabilitas berprestasi, jaminan kesehatan khusus bagi penyandang disabilitas, kuota dua persen untuk penerimaan PNS bagi penyandang disabilitas, kuota satu persen per 100 orang pegawai di perusahaan swasta untuk penyandang disabilitas. Termasuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas di bidang olahraga, budaya, sosial, politik dan bantuan hukum.

“Kemungkinan ada sekitar tujuh Pergub nantinya yang akan dibuat, hasil dari raperda disabilitas yang akan segera disahkan menjadi Perda,” katanya.

Politisi Partai Demokrat ini berharap nantinya Perda Perubahan Perda Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas menjadi kado terindah dalam Peringatan Hari Penyandang Disabilitas di Banua ini yang jatuh pada 3 Desember 2018. (NRH/FHF/EYN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.