16 Juni 2021

Menuju Status Internasional Syamsudin Noor, Bank Indonesia Sosialisasikan Aturan Soal Uang Kertas Asing

2 min read

Contoh uang kertas asing yang sering dibawa ke dalam pabean Indonesia.

BANJARMASIN – Banjarmasin dipercaya menjadi kota kedelapan di Indonesia, untuk sosialisasi Peraturan Bank Indonesia terkait perizinan dan pembawaan uang kertas asing, baik ke dalam maupun ke luar pabean Indonesia. Untuk keperluan diskusi panel dan sosialisasi ini, kantor perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan mendatangkan 3 narasumber sekaligus. Yakni Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Cadangan Devisa Bank Indonesia Hariyadi Ramelan, Analis Direktorat Penindakan dan Penyidikan kantor Bea Cukai Affinuta Vena Intana, serta Azzamul Ketua Kelompok Analisis Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kepada wartawan, kepala kantor perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan Herawanto mengatakan, Banjarmasin harus berterima kasih karena menjadi kota kedelapan pelaksanaan sosialisasi ini, mengingat tidak ada rute perjalanan langsung dari Banjarmasin ke luar negeri. Namun menjelang perubahan status bandara menjadi internasional, maka titik sosialisasi di Banjarmasin ini adalah sebuah langkah tepat.

“Apalagi Kalimantan Selatan termasuk daerah yang paling banyak peminat ibadah umroh di Indonesia. Kita berada di peringkat ketiga secara nasional, dengan jumlah jemaah umroh terbanyak,” jelasnya.

Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Cadangan Devisa Bank Indonesia Hariyadi Ramelan, sosialisasi perlu dilakukan agar seluruh lapisan masyarakat termasuk kalangan usaha, mengetahui tujuan dari diterapkannya peraturan Bank Indonesia ini. Yakni bukan untuk membatasi devisa, namun untuk mengatur soal mekanisme perizinan, pelaporan dan pengawasan terhadap uang kertas asing. Baik yang hendak dibawa masuk ke Indonesia, atau dibawa ke luar pabean Indonesia.

“Termasuk soal denda dan sanksi, bagi tindakan membawa uang kertas asing tanpa melapor atau meminta izin dari Bank Indonesia. Karena itulah kami juga menggandeng Bea Cukai serta PPATK pada kegiatan sosialisasi ini,” jelasnya.

Secara umum, sesuai peraturan Bank Indonesia nomor 20 tahun 2018, maka setiap individu yang akan membawa uang tunai rupiah ke luar negeri dengan nominal minimal 1 juta rupiah, harus melaporkannya kepada Bank Indonesia. Aturan ini juga berlaku bagi orang per orang serta korporasi, yang akan membawa uang kertas asing dengan nominal minimal setara 1 miliar rupiah, harus melaporkan dan meminta izin Bank Indonesia serta Bea Cukai terlebih dulu. Jika tidak, akan dikenakan sanksi berupa denda 10 persen dari nominal uang yang dibawa, atau maksimal 300 juta rupiah.  Aturan jni diterapkan, untuk menghindari tindakan money laundry atau pencucian uang, dari aktivitas perjudian atau perdagangan narkoba di luar negeri. (RIW/FHF/RRF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.