16 Juni 2021

Pemprov Kalsel Ajukan Tiga Raperda di Akhir Tahun 2018

1 min read

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (7/11/2018).

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengajukan tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif dalam rapat paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (7/11/2018). Tiga buah raperda tersebut yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan serta Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel Tahun 2016-2021. Dalam penjelasan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kalsel, Abdul Haris Makkie menyampaikan Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan disusun sebagai tindak lanjut atas perintah perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Hal itu merupakan pelaksanaan dari pembagian urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” katanya.

Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan kedudukan RPJMD Kalsel yang penting dan strategis menunjukkan bahwa keberadaannya sangat diperlukan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mengingat pentingnya kedudukan RPJMD sebagai landasan yuridis pelaksanaan pembangunan lima tahunan  maka kebijakan yang tertuang harus mencerminkan kebutuhan nyata pembangunan di Kalsel. Di lain pihak, dinamika pembangunan yang sudah dan tengah berjalan juga merupakan hal yang tak dapat dihindari urgenitasnya. Sehingga perlu dilakukan penyesuian agar tidak terjadi disharmonisasi antara kebijakan dengan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan atau substansi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Permedagri Nomor 86 Tahun 2017 dan terjadi perubahan yang mendasar pada RPJMD.

“Oleh karena itu, pemprov berpendapat perlu dilakukan Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kalsel tahun 2016 – 2021,” jelasnya. (NRH/FHF/RRF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.