20 Juni 2021

Sowan ke Dewan Pers, Wartawan Kalsel Dapat Bocoran Kasus Kotabaru

2 min read

Anggota pokja hubungan antar lembaga Dewan Pers (baju pink) didampingi aissten III pemprov Kalsel (sasirangan biru) dan kabiro humas Kalsel (sasirangan orange) saat memberikan keterangan pada Rabu (31/10).

JAKARTA – Sejak Rabu (31/10) hingga Jum’at (2/11), belasan wartawan yang tergabung dalam press room pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, mengikuti kegiatan peningkatan wawasan ke Jakarta bersama rombongan biro humas dan protokol pemprov Kalimantan Selatan. Rombongan kegiatan peningkatan wawasan press room pemprov Kalsel yang lumayan besar ini, dipimpin oleh asisten III bidang administrasi umum pemprov Kalimantan Selatan Heriansyah, dan didampingi kepala biro humas pemprov Kalimantan Selatan Kurnadiansyah. Kegiatan pertama rombongan dari Kalimantan Selatan ini, adalah mengunjungi kantor Dewan Pers di daerah Kebon Sirih Jakarta. Di sini rombongan diterima sekretaris Dewan Pers Saefudin, dan anggota pokja hubungan antar lembaga Dewan Pers Christiana Chelsia Chan.

Dalam sambutannya saat membuka dialog bersama Dewan Pers, asisten III bidang administrasi pemprov Kalimantan Selatan Heriansyah mengatakan, bahwa kedatangan rombongan wartawan serta humas dan protokol ini, adalah untuk mengetahui lebih lanjut, apa saja tangggung jawab dan wewenang wartawan sebagai pencari dan penyebar informasin, serta pemerintah dalam hal ini biro humas dan protokol sebagai sumber atau pemberi informasi.

“Pada intinya kita ingin silaturahmi dengan Dewan Pers, dan juga belajar lebih banyak soal batasan kewenangan antara pemerintah dan wartawan, sehingga tidak ada aturan atau kode etik yang dilanggar,” jelas Heriansyah yang dulu pernah menjabat sebagai kepala biro humas di lingkup pemerintah provinsi Kalsel.

Menanggapi hal ini, anggota pokja hubungan antar lembaga Dewan Pers Christiana Chelsia Chan mengingatkan, bahwa hubungan antara pemerintah provinsi Kalsel dan rekan jurnalis adalah mengedepankan profesioanalisme. Peningkatan kualitas SDM wartawan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan atau media tempat jurnalis tersebut bekerja.

“Bahkan sesuai aturan yang berlaku, setiap media sudah seharusnya berbadan hukum perseroan terbatas. Bagi yang belum berstatus tersebut, ditunggu hingga satu tahun ke depan,” jelas wanita yang baru – baru ini mengunjungi Kalimantan Selatan, untuk melakukan penghitungan indeks kebebasan pers tahun 2018.

Lebih lanjut dalam pemaparannya, Chelsia (sapaan akrabnya) juga menyampaikan soal perkembangan kasus kematian wartawan di kabupaten Kotabaru, yang ternyata menarik perhatian dunia, hingga UNESCO. Pihaknya sudah melakukan investigasi, dengan mendatangkan seluruh pihak terkait, termasuk  kepolisian Kotabaru yang dituduh melakukan pemukulan, sehingga menyebabkan kematian sang wartawan. Begitu pula hasil forensik, yang memperlihatkan alasan sesunguhnya dari kematian korban.

“Yang jelas dari hasil investigasi tersebut, memastikan soal kesimpangsiuran penyebab kematian wartawan Kotabaru tersebut. Hanya saja saya tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikannya, karena nanti pada 15 November 2018, baru akan digelar jumpa pers soal hasil pengungkapannya. Yakni dilakukan langsung oleh ketua Dewan Pers dan kapolres Kotabaru,” jelasnya.

Setelah 15 November itu, menurut Chelsia, Dewan Pers berharap, seluruh kesimpangsiuran terkait kasus ini, sudah terselesaikan sepenuhnya, dan UNESCO juga dapat menerima hasil investigasi tersebut. (RIW/FHF/RRF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.