18 Juni 2021

“Saring Baru Sharing”, Tips Kemenkominfo Cegah Penyebaran Hoax

2 min read

Dirjen IKP Kemenkominfo RI saat memberikan keterangan kepada wartawan pada Selasa (16/10)

BANJARMASIN – Maraknya penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial, menjadi perhatian tersendiri pihak kementrian kominfo RI. Berbagai cara dilakukan kementrian, untuk meminimalkan penyalahgunaan media sosial sebagai agen penyebaran hoax. Apalagi jelang pelaksanaan Pemiku 2019, dimana berita bohong rentan memunculkan kerawanan situasi politik dan keamanan negara. Salah satu cara yang ditempuh kementrian kominfo RI, adalah menggelar dialog bersama unsur media di sejumlah kota di Indonesia. Salah satunya dilaksanakan di kota Banjarmasin pada Selasa (16/10) di salah satu hotel berbintang. Dialog Editor’s Forum hasil kerjasama dengan Kaukus Media dan Pemilu itu, mengangkat tema Media Bermartabat Untuk Pemilu Berkualitas. Dialog yang diikuti oleh puluhan wartawan media elektronik, cetak dan online itu, dibuka oleh dirjen informasi dan komunikasi publik (IKP) kemenkominfo RI Rosarita Niken Widiastuti, dan disaksikan Asisten III bidang administrasi umum pemprov Kalimantan Selatan Heriansyah, mewakili gubernur Sahbirin Noor yang berhalangan hadir.

Kepada wartawan di sela dialog, Niken (sapaan akrab dirjen IKP) menjelaskan, pelaksanaan Pemilu 2019 menjadi momen kebangkitan media mainstream, untuk kembali meraih kepercayaan publik terkait pemberitaan. Apalagi saat ini semakin banyak saja media sosial, yang justru menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya.
“Media mainstream memiliki redaktur, yang bertanggung jawab menyaring setiap berita yang akan disebarluaskan kepada publik. Selain itu, media mainstream juga memiliki dewan pers serta kode jurnalistik, yang menjadi dasar para jurnalis menulis berita. Sementara media sosial tidak memiliki semua itu,”jelasnya.
Masih menurut Niken, berdasarkan hasil survey, saat ini kepercayaan publik terhadap media sosial masih lebih rendah dibanding media mainstream.
“Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media mainstream adalah pada level +5. Sementara untuk media sosial adalah -2. Jadi publik masih lebih mempercayai media mainstream ketimbang media sosial,” ungkapnya.

Selain melalui dialog, langkah lain yang dilakukan kemenkominfo untuk mencegah penyebaran hoax, menurut Niken, adalah dengan memblokir sejumlah akun media sosial yang mengandung konten negatif. Mulai dari pornografi, radikalisme, berita bohong, fitnah hingga penipuan dan perjudian.
“Sekitar 798.000 konten negatif sudah kami blokir tahun lalu. Seluruhnya kami nilai telah menyebarkan konten negatif, dan sangat meresahkan masyarakat,” ujarnya.
Karena itu Niken menghimbau kepada masyarakat, untuk lebih berhati – hati menggunakan media sosial. Karena penyebaran konten negatif terutama berita bohong, dapat terjerat sanksi berat berdasarkan undang – undang ITE. Yakni hukuman penjara maksimal 6 tahun, dan denda 1 milyar rupiah.
“Saya berpesan kepada masyarakat pengguna media sosial, untuk menyaring terlebih dulu informasi yang didapat melalui media sosial. Jika sudah melakukan pengecekan kebenaran berita, barulah sharing di akun miliknya dapat dilakukan. Dengan begitu, pengguna terhindar dari tindakan penyebaran berita bohong maupun konten negatif,” katanya. (RIW/FHF/EYN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.