20 Juni 2021

Inilah Hal-Hal Penting Dalam Perubahan Peraturan Tatib DPRD !!!

2 min read

Suasana rapat paripurna pengesahan Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD di Banjarmasin, Senin (15/10).

BANJARMASIN – DPRD Kalimantan Selatan mensahkan Perubahan Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPRD dalam rapat paripurna di Banjarmasin, Senin (15/10). Seusai rapat, Ketua Pansus Perubahan Peraturan Tatib DPRD, Misrie Syarkawie mengatakan ada beberapa hal yang penting di dalam Tatib tersebut, diantaranya ada tambahan tugas dan wewenang DPRD untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur jika terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan. Begitu juga, DPRD mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri. Selain itu, adanya pembatasan jumlah keanggotaan setiap Panitia Khusus paling banyak 15 orang. Hal ini berarti “Pekerjaan Rumah” (PR) baru bagi pimpinan fraksi dan pimpinan Dewan untuk mengatur kesepakatannya agar aspek pemerataan dan berkeadilan dapat dilakukan. Misrie menambahkan terkait rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan Raperda wajib dihadiri Gubernur. Jika Gubernur terpaksa harus mewakilkan dalam menghadiri rapat harus meminta persetujuan anggota dewan. Apabila lebih dari 50 persen anggota menyetujui, rapat paripurna dapat dilanjutkan. Jika lebih dari 50 persen anggota dewan menolak, maka rapat ditunda dan Badan Musyawarah akan menjadwalkan kembali rapat paripurnanya.
“Sedangkan masalah keabsahan rapat paripurna pengambilan keputusan dan rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) harus memenuhi kourum dengan kehadiran anggota dewan secara fisik yang dibuktikan melalui daftar hadir,” jelasnya.
Sementara, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Siswansyah, menyatakan menyambut baik dengan telah disetujuinya perubahan peraturan tata tertib DPRD tersebut. Menurutnya tata tertib sendiri memiliki arti sebagai norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap dan perilaku. Tidak hanya bagi pimpinan dan anggota dewan namun juga bagi pemerintah daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
“Dengan pedoman yang jelas tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran dan fungsi Badan legislative daerah dalam menjalankan fungsi legislative, pengawasan dan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” harapnya.
Seperti diketahui, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota mengakibatkan cukup banyak materi atau substansi yang ada di dalam peraturan Tata Tertib DPRD Kalsel Nomor 1 Tahun 2017 yang harus dilakukan penyesuaian. Sehingga Dewan membentuk pansus untuk melakukan perubahan terhadap Tatib Dewan tersebut. (NRH/FHF/MTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.