18 Juni 2021

LPPD, Parameter Capaian Kinerja Daerah

2 min read

Sekdaprov Abdul Haris saat menerima Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018, Senin (20/8) di Ruang Rapat PM Noor.

KAL-SEL – Wakil Gubernur Kalsel, H Rudy Resnawan melalui Sekdaprov Kalsel, Drs H Abdul Haris Makkie, MSi mengatakan, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) harus menggambarkan fakta capaian kinerja di instansi masing-masing.

Pasalnya LPPD salah satu parameter mengukur capaian kinerja pemerintah daerah melalui kegiatan perangkat daerah.

“Saya selalu berpesan kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, agar penyusunan LPPD harus benar-benar menggambarkan fakta capaian kinerja di masing-masing instansi,” pesan Sekda sebagaimana Sambutan tertulis Wagub Kalsel pada Penerimaan Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018, Senin (20/8) di Ruang Rapat PM Noor.

Dikatakan Sekdaprov, LPPD ini penting, karena merupakan alat yang untuk mengukur keberhasilan sekaligus sebagai progres report penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sekdaprov mengatakan bahwa meski peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi secara nasional, pada tahun 2016 menempati peringkat 16 turun dari tahun sebelumnya di peringkat 11.

Tetapi dilihat dari skor penilaian ada peningkatan dari 2,8155 (status tinggi) di tahun 2015, kemudian meningkat menjadi 2,8550 (status tinggi) di tahun 2016.

Dari hasil ini, lanjut Sekda, dimaknai sebagai bahan untuk evaluasi dan motivasi agar dapat berkinerja lebih baik lagi ke depan.

“Untuk itu, saya telah meminta seluruh jajaran pemerintah provinsi Kalimantan Selatan untuk tidak cepat berpuas diri, namun bekerja lebih keras lagi memberikan yang terbaik bagi kemajuan daerah, bangsa, dan negara,” pintanya.

Sementara itu, Ketua Tim Nasional Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Suriawan Hidayat mengatakan, LPPD ini merupakan kewajiban dari Kepala Daerah untuk dibuat dan disampaikan, sebagaimana manat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Tim ini akan bekerja dan melakukan evaluasi mulai dari tanggal 20 – 23 Agustus 2018.

Suriawan berharap, hasil evaluasi nantinya dapat meningkat dari sebelumnya. Dengan adanya peningkatan ini, mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah daerah semakin baik, pengawasan juga semakin baik. (HUMPROVKALSEL/RDM/MTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.