16 Juni 2021

GAMBUT RAYA DINILAI SUDAH PENUHI SYARAT PEMEKARAN

2 min read

Bendahara Panitia Penuntutan Pemekaran Kabupaten Gambut Raya, Syarifah Santiansyah memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan di Banjarmasin, Kamis (9/8).

BANJAR – Kabupaten Gambut Raya dinilai sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi kabupaten sendiri berdasarkan kajian yang dilakukan Panitia Penuntutan Pemekaran Kabupaten Gambut Raya secara yuridis normatif dan komparatif. Bendahara Panitia Penuntutan Pemekaran Kabupaten Gambut Raya, Syarifah Santiansyah menyampaikan penilaian tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan panitia secara yuridis normatif dan yudiris komparatif, Gambut Raya sudah sangat layak untuk dimekarkan dari kabupaten induknya. Apalagi salah satu syarat pemekaran mengharuskan daerah tersebut minimal terdiri dari lima kecamatan sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sudah dipenuhi oleh Gambut Raya yang bahkan didukung 6 kecamatan untuk bergabung dalam Daerah Otonom Baru. Selain itu, dari sisi populasi penduduk untuk pembentukan Kabupaten Gambut Raya sudah sesuai dengan takaran prosedural yakni mencapai 195.000 jiwa. Kondisi ini tentunya juga didukung dengan kawasan yang cukup luas dan sangat potensial untuk terus berkembang.

Srikandi dari Partai Golkar ini mengungkapkan berdasarkan hasil Musyawarah Besar yang sudah digelar beberapa kali, efektifitas memang menjadi dasar utama alasan pembentukan yang dinilai sudah sangat mendesak. Keharusan warga untuk melakukan pengurusan dokumen ke Martapura yang berjarak lebih dari 20 kilometer dari Gambut dinilai sangat menyulitkan dan boros waktu tempuh. Ia juga optimis peluang Gambut Raya untuk menjadi Daerah Otonom Baru di Kalimantan Selatan bisa diwujudkan.
“Tergantung bagaimana nanti kekompakan dan kerja keras serta kerjasama yang baik dari anggota Panitia Penuntutan Pemekaran Kabupaten Gambut Raya untuk merealisasikan pemekaran ini,” katanya.

Syarifah Santiansyah menambahkan Supian HK yang dipercaya menjadi Ketua Umum Panitia Penuntutan Pemekaran Gambut Raya terus menjalin kesolidan dan mempersiapkan seluruh persyaratan yang diperlukan. Hal itu dilakukan sembari menunggu pencabutan moratorium pemekaran yang berlaku sejak 2014 hingga 2022 mendatang. Mengingat saat ini ada 314 daerah lainnya di Indonesia yang juga menanti pencabutan moratorium untuk dapat mengajukan pemekaran ke Kementerian Dalam Negeri. Diantaranya Provinsi Tapanuli dan Nias yang ingin lepas dari Provinsi Sumatera Utara. (NRH/RDM/MTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.