Presiden Tindak Tegas Mafia Tanah, Kalsel Berhasil Terima 35.500 Sertipikat

BANJARBARU – Presiden RI Joko Widodo menentang keras praktik mafia tanah yang sudah berjalan hampir 35 tahun. Penyerahan sertipikat tanah kepada ratusan ribu rakyat di Indonesia menjadi bentuk upaya penindakan tegas atas perbuatan yang dianggap terlarang oleh pemerintah.

“Saya sampaikan ke Menteri ATR/BPN jangan kasih ampun yang namanya mafia tanah,” dalam penyampaiannya secara virtual, yang diikuti dari gedung KH Idham Chalid, pada kegiatan penyerahan sertipikat tanah untuk rakyat se Indonesia, Kamis (1/12).

Dikatakan Jokowi, banyak permasalahan yang sering terjadi akibat adanya perebutan hak atas kepemilikan tanah. Mengerikannya lagi apabila sudah bersinggungan dengan emosi.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak yaitu rakyat, kalau sudah perihal tanah cukup mengerikan. Kalau saya bilang bisa terlibat perkelahian atau pun saling pukul,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalsel, Alen Saputra, membeberkan, saat ini di Kalsel masih belum banyak mafia tanahnya. Mengingat harganya masih relatif murah.

“Mafia itu biasanya beroperasi kalau harga tanahnya naik,” jelasnya.

Perlu diantisipasi ke depan, menurutnya, seiring Kaltim bakal menjadi Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Secara otomatis, tanah di Kalsel sebagai pintu gerbangnya jelas juga akan ikut naik.

“Itu yang perlu diwaspadai masyarakat kita. Makanya, diharapkan animo masyarakat dapat menggalakkan untuk mensertipikatkan tanahnya,” ucapnya.

Sebagai tindaklanjut kebijakan serta instruksi presiden, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalsel mengeluarkan 35.500 sertipikat tanah yang resmi dibagikan ke masyarakat secara gratis.

“Kalau warga yang hadir itu ada sekitar 500 orang dari program PTSL dan Redistribusi Tanah,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)