Pemprov Kalsel Libatkan Seluruh Elemen Masyarakat Tingkatkan Nilai IDI

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor, meminta seluruh stakeholder untuk bersama-sama meningkatkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalsel yang saat ini berada diurutan 20 se-Indonesia dengan nilai 75,41.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sendiri adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi.

Kapasitas lembaga demokrasi dengan 28 indikator yang meliputi kinerja di bidang politik ekonomi dan sosial tingkat demokrasi Indonesia ini bahkan sudah tercantum dalam RPJMD Kalsel yang menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kalsel, Heriansyah, mengaku dengan melibatkan seluruh kalangan masyarakat, termasuk didalamnya unsur Parpol, Mahasiswa, dan lembaga masyarakat, pihaknya optimis mampu meningkatkan IDI Kalsel sebanyak 5 poin dalam jangka waktu 5 tahun.

“Kita menargetkan dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, IDI kita bisa mencapai 80 poin, dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat,” ungkapnya, Rabu (31/8).

Heriansyah menyebut, upaya-upaya yang telah dilakukan Pemprov Kalsel dalam hal ini Bakesbangpol, salah satunya yakni melalui sosialisasi untuk mengetahui faktor yang menghambat peningkatan IDI.

“Misalnya dalam hal keuangan, bagaimana partisipasinya dalam anggaran pendidikan. Kemudian kebebasan publik, dimana 12 Kabupaten-Kota kita masih memiliki Perda Ramadhan. Jadi bagaimana itu semua nanti bisa jadi kearifan lokal,” jelasnya.

Heriansyah berharap, dengan keterlibatan seluruh pihak dan seluruh upaya-upaya tersebut, pembangunan demokrasi di Kalsel mampu mencapai tingkatan demokrasi substantif yang ditandai dengan melekatnya perilaku demokrasi Pancasila.

“Tentu upaya-upaya tersebut membutuhkan kerja keras, sistematik dan berkelanjutan. Oleh sebab itu konsepsi pelaksanaan kebijakan menjadi kunci keberhasilan pembentukan karakter kebangsaan dan pencapaian nilai-nilai demokrasi,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)