Legislatif dan Eksekutif Daerah Kalsel Kompak Perjuangkan Nasib Tenaga Honorer

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperjuangkan nasib pegawai honorer. Kali ini rombongan Komisi I DPRD Kalsel berkunjung ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta, Jumat (17/6), untuk menyamakan persepsi terkait solusi dari rencana penghapusan pegawai honorer pada tahun 2023 mendatang.

Dipimpin oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas, rombongan wakil rakyat ini dibersamai oleh pihak eksekutif daerah, di antaranya Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Biro Organisasi, Biro Hukum dan Balitbangda Provinsi Kalsel.

Suripno Sumas mengatakan pertemuan ini sebagai wujud keseriusan legislatif dan eksekutif untuk mencarikan jalan terbaik atas edaran nomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang diteken Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022 Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Permasalahan ini pastinya tidak hanya dirasakan oleh Provinsi Kalsel, namun juga di sejumlah daerah lainnya. Makanya perlu ada solusi terbaik agar tidak ada yang dirugikan atas kebijakan dari Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini,” ujar politisi fraksi partai PKB tersebut.

Suripno Sumas juga menambahkan bahwa sejauh ini peran tenaga honorer masih sangat dibutuhkan. Sebab, menurutnya banyak dari mereka yang saat ini bertanggungjawab di posisi-posisi krusial, baik tenaga profesi/teknis mau pun bidang administrasi.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Haryanto. Ia mengemukakan bahwa hal ini berkaitan dengan keberlangsungan hidup orang banyak, jangan sampai malah merugikan banyak orang.

“Tidak kurang dari 11 ribu tenaga honorer di Kalsel saat ini menggantungkan hidup dari pekerjaan mereka saat ini, harus hati-hati dalam membuat kebijakan, mereka itu manusia semua,” tegasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala BKD Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman juga mengungkapkan yang serupa. Ia menegaskan bahwa saat ini daerah masih membutuhkan para tenaga honorer tersebut. Menurutnya, jumlah aparatur yang pensiun tidak sebanding dengan jumlah yang ada sehingga mereka masih sangat dibutuhkan perannya.

“Kami berharap banyak, agar proses perekrutan CPNS dan PPPK nantinya diserahkan kepada pemerintah daerah, karena daerahlah yang lebih paham terkait keadaan dan kebutuhan di Kalsel,” tambahnya.

Hal tersebut didukung oleh Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta, Maria Qibtya yang juga mengharapkan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa diselenggarakan oleh daerah.

“Kedepan, harapannya Kepala BKD di masing-masing daerah harus merapat bersama untuk membicarakan hal ini, dan menyampaikan kendala-kendala yang hampir sama ini ke Badan Kepegawain Negara, hal-hal ini harus kita carikan jalan keluarnya,” pungkas Maria Qibtya. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)