7 Mei 2021

DPRD Tabalong Konsultasikan Permasalahan Infrastruktur ke DPRD Kalsel

3 min read

Suasana Kunjungan Komisi III DPRD Tabalong ke DPRD Kalsel

BANJARMASIN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabalong mendatangi kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi tindak lanjut permasalahan infrastruktur di kabupatennya, Selasa (27/4). 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabalong, Habib Muhammad Taufani Al-Kaff selaki Ketua Rombongan menyampaikan berbagai hal terkait infrastruktur terutama permasalahan jalan dan keinginan mereka untuk membuat bendungan Sungai Kumap di Kecamatan Muara Uya. 

“Kedatangan kami, menindaklanjuti terkait infrastruktur di Kabupaten Tabalong yang didukung oleh APBD provinsi, termasuk bendungan yang harapannya bisa terealisasi segera. Kami ingin tahu teknisnya seperti apa nantinya dan bagaimana masalah penganggarannya,” katanya.

Lebih lanjut, terkait permasalahan jalan Habib Taufani juga mengucapkan terimaksih kepada Provinsi Kalimantan Selatan karena pada tahun lalu telah dilaksanakan pengaspalah di jalan Pelita – Kecamatan Tanjung.

“Terimakasih di tahun 2020 pekerjaan Dinas Perkim yang telah dihibahkan oleh Provinsi adalah pelaksanaan jalan Pelita 1 Tanjung sudah selesai diaspal. walaupun sementara Jalan utamanya yaitu jalan Pelita masih ketinggalan belum diaspal, mudahan tahun 2022 bisa dilanjutkan kembali,” ungkapnya.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tabalong, Supoyo menyampaikan banyaknya keluhan masyarakat mengenai kerusakan jalan di desa Kembang Kuning karena sering dilalui truk perkebunan.

“Masalah rencana permohonan pelimpahan jalan dari Kecamatan Haruai Ke jalan poros nasional atau jalan Kembang Kuning sepanjang 7 (tujuh) kilometer itu sudah berkali-kali dibiayai dari PUPR Kabupaten Tabalong untuk diperbaiki, namun berkali-kali pula hancur. Hal ini karena ada angkutan mobil truk perkebunan khususnya kelapa sawit yang masuk ke jalan,” jelasnya.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Sahrujani menerima dan menanggapi langsung permasalahan jalan di Desa Kembang Kuning tersebut kalau memang kerusakan jalan umumnya diakibatkan angkutan perkebunan yang melebihi beban kemampuan jalan. 

“Baiknya kita lihat regulasinya terutama karena adanya Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengaturan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan, nantinya kita kaji dampaknya bagi masyarakat,” katanya

Politisi Golkar ini juga menambah agar sebaiknya bersama-sama mencari solusi.

“Tetapi yang perlu kita pecahkan apakah jalan di Desa Kembang Kuning ini wewenang provinsi atau Kabupaten. Kalau memang karena masalah status jalan, kami sarankan untuk coba dirumuskan bersama dinas Pekerjaan Umum (PU) agar diusulkan dibuat Surat Keputusan menjadi Jalan Jaringan Prioritas (JJP). agar nantinya  bisa dibiayai Provinsi bersama Kabupaten, nanti kita tindaklanjuti ke Bina Marga,” tambahnya.

Sementara mengenai keinginan membuat bendungan Sungai Kumap di Kecamatan Muara Uya, Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Selatan, Agus Mawardi menyambut baik hal tersebut tetapi beliau juga mengingatkan untuk memperhatikan urgensinya.

“Di Tabalong sudah dibangun bendungan Kinarum dan saluran tersier serta primernya sudah dimanfaatkan untuk pertanian itu sudah sangat luar biasa. Ketika kami sampaikan ke Pusat mereka terkejut, kenapa Tabalong menginginkan bendungan lagi. tetapi kami faham kalau bendungan sungai Kumap ini dimaksudkan untuk menampung debit air tinggi dan menanggulangi banjir yang sering terjadi di Kabupaten Tabalong tentu ini sangat penting bagi Tabalong,” ujarnya.

Agus mengharapkan agar perencanaan bendungan ini harus melalui pengkajian-pengkajian yang seksama dan masuk ke dalam rencana pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Sementara rencana dua bendungan di Kabupaten Tabalong dan Hulu Sungai Tengah sudah ditangkap juga informasinya oleh Balai Irigasi dan Sungai, mereka akan melakukan kajian juga. kita tunggu, sehingga setelah ada kajian pada saat revisi tata ruang kita pun akan meliat. karena ini harus masuk juga di Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan, agar tidak jadi masalah dikemudian hari,” tambahnya. (HUMASDPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.