10 Mei 2021

DPRD BANJARMASIN MENUNGGU PERDA REVISI PERUBAHAN STATUS PDAM BANDARMASIH DIFINALISASI

2 min read

Wakil Ketua pansus Perda Revisi Perubahan Status PDAM Bandarmasih, Bambang Yanto Permono

BANJARMASIN – Panitia Khusus (pansus) Perda Revisi Perubahan Status PDAM Bandarmasih, hingga sekarang masih menunggu finalisasi.

Wakil Ketua Panitia Khusus (pansus) Perda Revisi Perubahan Status PDAM Bandarmasih Bambang Yanto Permono, kepada wartawan mengatakan, dari hasil rapat pembahasan ada beberapa poin yang belum disepakati, sehingga menjadi keterlambatan finalisasi. Diantaranya Perubahan Badan Hukum PDAM Bandarmasih, kemudian jumlah sebenarnya modal yang dimiliki PDAM Bandarmasih, karena modal yang disampaikan saat rapat pembahasan masih perkiraan. Mengingat kalau sudah disahkan untuk permodalan ada perubahan, melalui surat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dikhawatirkan kedepan akan menimbulkan masalah.

“Kita tidak ada keinginan memperlambat penyelesaian pembahasan, namun ada beberapa poin penting yang masih harus dilengkapi,” ucapnya.

Bambang menjelaskan, untuk pasal yang mengatur mekanisme perekrutan direksi PDAM Bandarmasih, masih dalam tahap pembahasan, yaitu ada dua bisa melalui panitia penjaringan (Panja), atau sistem lelang jabatan.

“Kami akan lihat nanti setelah finalisasi, kalau ada tahapan seleksi seperti lelang jabatan, maka semua orang bisa ikut, dan tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi,” ucapnya.

Lebih lanjut Bambang yanto menambahkan,
saat ini pihaknya masih mencari formula, terkait pengawasan dewan untuk nanti agar bisa tetap mengawasi, karena kalau PDAM Bandarmasih akan berubah menjadi badan hukum yaitu Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), bisa saja fungsi pengawasan akan hilang, melalui terbentuk susunan direksi yang dilakukan dengan sistem lelang jabatan.

“Lelang jabatan sepenuhnya menjadi keputusan kepala daerah, bukan melalui Panja yaitu legislatif bisa terlibat,” tutupnya.

Seperti diketahui, Perda Revisi Perubahan Status PDAM Bandarmasih dimulai 2020 lalu, sebelumnya diwacanakan untuk difinalisasi akhir Februari, namun hingga bulan April 2021 ini belum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). (NHF/RDM/EPS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.