7 Mei 2021

DPRD Kalsel : Audiensi Bersama KPK RI Sebagai Penguat Langkah Pemberantasan Korupsi

2 min read

Suasana Audiensi KPK RI ke DPRD Kalsel

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar audiensi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Ruang Rapat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Gedung B, Senin (19/4).

Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK berharap pertemuan ini menjadi penguat langkah bersama dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi.

“DPRD Kalsel dalam tugasnya terus berupaya menjalankan fungsi sebaik-baiknya, wabil khusus memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan aturan yang ada,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi III KPK RI, Bahtiar Ujang Purnama menjelaskan bahwa kedatangan rombongannya kali ini dalam rangka berkoordinasi dan membangun komunikasi.

“Seperti yang tertuang dalam Pasal 6 huruf B Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Penberantasan Tindak Korupsi, yaitu bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik,” jelasnya.

Dalam paparannya, Bahtiar mengungkapkan bahwa tugas fungsi KPK RI bukan hanya penindakan dan eksekusi, namun juga pencegahan, koordinasi, monitoring dan Supervisi.

“Dengan fokus area pada korupsi terkait bisnis, korupsi terkait penegakan hukum dan reformasi birokrasi, korupsi terkait politik, korupsi terkait pelayanan publik dan korupsi sumber daya alam,” sambungnya.

Selain itu, lanjut Bahtiar, berdasarkan data KPK Tahun 2004 – 2020, jenis tindak pidana korupsi didominasi kasus penyuapan di angka 66% dengan jumlah perkara sebanyak 236. Sedangkan kasus terbanyak ke dua yaitu terkait pengadaan barang dan jasa di angka 21% dan kasus-kasus lain diantaranya penyalahgunaan anggaran, TPPU, pungutan/pemerasan, perizinan dan merintangi proses KPK.

Bahtiar berharap agar ada sinkronisasi dan Integrasi program pembangunan termasuk pelaksanaan E-Government dan anti korupsi. Ia juga mengharapkan peran aktif DPRD Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat bersama-sama membangun budaya anti korupsi agar tercipta kultur yang sejahtera dan berkeadilan. (HUMASDPRDKALSEL-NRH/RDM/APR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.