17 Mei 2021

Pj Gubernur Kalsel Harapkan IPK, Praktek Kekuasaan dan Transpasi Dapat Tertangani

2 min read

Pelaksaan rakoor program pencegahan tindak korupsi, di Auditorium Idham Chalid, Banjarbaru

BANJARBARU – Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA mengharapkan, dengan terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi terkait program pencegahan tindak pidana korupsi pada pemerintahan daerah se Kalimantan Selatan, transparansi, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) bisa meningkat serta praktek kekuasaan di provinsi ini mampu tertangani.

“Upaya-upaya pencegahan korupsi di Kalsel bisa terus dilakukan dengan baik dan indeks-indeks yang dinilai untuk proses ini dapat pula meningkat,” ujarnya usai mengikuti kegiatan rapat koordinasi (rakoor) dengan KPK RI dalam rangka pencegahan korupsi dengan agenda program pencegahan tindak pidana korupsi pada pemerintahan daerah se Kalimantan Selatan, di gedung Idham Chalid Banjarbaru, Senin (19/4) siang.

Kendati demikian, Lanjut Safrizal, dengan adanya acara ini transparansi serta persepsi korupsi hingga praktek kekuasaan mampu terhindar di Kalimantan Selatan.

“Ini merupakan asistensi dan penilaian Monitoring Center for Prevention atau MCP di Kalsel agar upaya-upaya pencegahannya bisa dilakukan dengan baik,” ucapnya.

Pj Gubernur Kalsel berdiskusi dengan sejumlah pimpinan kepada daerah di kabupaten/kota usia kegiatan rakoor

Sementara itu, Direktur Wilayah III Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Bridjen Pol Bahtiar Ujang Purnama mengatakan, tujuan kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan upaya atau langkah tepat dalam melakukan koordinasi dan supervisi terkait tata kelola pemerintahan yang bersih serta baik.

“Di Kalsel, kami memfokuskan yang pertama adalah MCP atau Monitoring Center for Prevention. Ini merupakan suatu program yang dibangun KPK dengan beberapa lembaga untuk memantau sejauh mana daerah yang serius dalam melakukan upaya atau langkah pemberantasan korupsi dalam forum pencegahan,” paparnya.

Dia menilai, Kalimantan Selatan masih masuk dalam kategori cukup baik. Namun demikian, ada beberapa daerah di provinsi ini yang semestinya harus ditingkatkan lagi.

“Cukup bagus saya lihat, tetapi ada beberap daerah yang masih harus ditingkatkan lagi didalam pencapaian program itu,” tuturnya.

Kemudian tujuan selanjutnya, dirinya pun memaparkan, adanya keinginan untuk memperkuat integritas bagi masing-masing pimpinan kepala daerah baik ditingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

“Bersama dengan rekan OPD. Serta untuk lainnya, seperti rekan-rekan dari anggota dewan bisa lebih meningkatkan langkah presentif, edukatif terhadap tindak pidana korupsi. Yang mana, langkah tersebut kami ambil dari hulunya yaitu pengambil kebijakan,” paparnya.

Bahtiar menuturkan, apabila pihaknya mengambil langkah tegas dalam penindakan, hal ini, ternyata tidak menjadi tolak ukur oleh KPK RI.

“Ini yang dilakukan di Kalsel. Kami juga mengajak untuk ikut wewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik di provinsi ini,” pungkasnya. (RHS/RDM/APR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.